Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP telah memberikan sanksi pada11.703 warga dan badan usaha sejak 30 April hingga 21 Mei.
Sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
"Sanksinya sesuai ketentuan Pergub No. 41 Tahun 2020. Sanksinya macam-macam, mulai dari teguran, sanksi kerja sosial, sanksi penyegelan kalau dia tempat usaha, dan juga ada sanksi denda," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota, Jumat (22/5).
Menurut Arifin, sanksi diberikan sesuai kadar pelanggaran yang diberikan. Sejauh ini sanksi teguran tertulis menjadi yang paling banyak diberikan, yakni sebanyak 8.511.
Baca juga: Lelang Ulang Motor Jokowi Dimenangkan Putra Harry Tanoesoedibjo
Sanksi kerja sosial dijatuhkan pada 1.718 orang. Untuk penyegelan tempat usaha dikenakan pada 452 tempat usaha. Sementara sanksi denda administratif telah diberikan pada 392 orang dan tempat usaha.
"Untuk denda, yang sudah menyetorkan kas daerah sudah hampir Rp350 juta," lanjut Arifin.
Banyaknya sanksi denda, imbuh Arifin, bukan berarti Pemprov DKI mengincar pendapatan dari sektor ini. Akan tetapi sanksi denda diberikan agar ada efek jera kepada perorangan maupun badan usaha.
"Ini sekali lagi bukan mengejar sanksi dendanya. Bukan. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi. Kita tidak akan berhenti dan akan terus melanjutkan. Hari ini saya bergerak. Nanti malam pun saya akan bergerak," tegasnya.(OL-14)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Fokus utama petugas adalah area persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) yang kerap menjadi pusat kerumunan para pencari sumbangan.
Satpol PP Kota Denpasar kembali menggelar aksi penertiban intensif terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), pengamen, hingga badut yang kerap beroperasi di persimpangan jalan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan tidak ada penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 yang menampilkan kembang api, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Jika masih ada pihak swasta yang tak mengindahkan larangan tersebut, Satpol PP akan langsung meminta pelaksanaan peluncuran kembang api disetop.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menertibkan 16 reklame yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Memasuki fase pemulihan (recovery) paling berat, pemerintah daerah terus mengerahkan personel lintas unsur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved