Pemkot Bandung Diminta Tegas Atur Sampah dari Kawasan Komersial

PEMERINTAH Kota Bandung diminta lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah mengingat saat ini kondisi TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi kritis. Salah satunya dengan memisahkan sampah dari kawasan komersial agar tidak bercampur dengan sampah dari rumah tangga.

Pegiat lingkungan, Muhammad Ardhi Elmeidian, menilai saat ini Pemerintah Kota Bandung masih main-main dengan sampah yang ditimbulkan kawasan komersial. Padahal, jumlah sampah dari kawasan tersebut sangat banyak, yakni 60%.

"Bahkan bisa lebih dari 60%. Ini data dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) provinsi (Jawa Barat)," katanya di Bandung, Rabu (8/1).

Menurutnya angka ini wajar karena Kota Bandung merupakan kawasan urban dan pariwisata.

"Orang dari luar kota ada di Bandung, bekerja, belanja, dan menginap di Kota Bandung. Belum kalau dari hari Jumat sampai Senin pagi, orang luar negeri saja ada di Kota Bandung," katanya.

Dengan jumlah yang mendominasi tersebut, kata dia, seharusnya kawasan komersial seperti hotel, restoran, kafe, perkantoran, rumah sakit, dan lainnya harus mengelola sampahnya sendiri sehingga tidak ikut dibuang ke TPS yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini pun sudah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada alasan bagi pengelola kawasan komersial untuk tidak mengolah sampahnya sendiri.


"Undang-undangnya sudah jelas. Kawasan komersial harus mengelola sampahnya sendiri," kata dia.

Namun fakta di lapangan, menurutnya hampir semua kawasan komersial tidak mengolah sampahnya sendiri, malah turut dibuang ke TPS umum sehingga bercampur dengan sampah dari rumah tangga.

"Hal inilah yang memicu produksi sampah Kota Bandung besar. Akibatnya seperti yang terlihat sekarang, tumpukan sampah di tempat yang bukan seharusnya karena TPS sudah tidak menampung," katanya.

Dia menduga, tidak terolahnya dengan baik sampah dari kawasan komersial ini karena adanya oknum-oknum dari Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang membidangi persoalan sampah. Menurutnya, pengelola kawasan komersial lebih memilih membuang sampah ke TPS karena diberi ruang oleh unsur eksekutif tersebut.

"Ada oknum yang memanfaatkan. Pengelola kawasan komersial ini ya lebih memilih memberi uang ke oknum-oknum itu untuk membuang sampahnya daripada mengelola sendiri," katanya.

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi sehingga tidak membebani kondisi persampahan Kota Bandung.


"Kalau pengelola kawasan komersial ini tidak mau mengolah sampahnya sendiri, ya jangan ditarik dong sampahnya. Contohnya kalau hotel, biarkan sampahnya numpuk di lobbynya. Tapi kan malah ditarik, karena ada oknum itu tadi," kata dia.

Dengan tidak berjalannya aturan tersebut, tambah dia, sampah-sampah dari kawasan komersial ini membebani Kota Bandung sehingga jumlahnya lebih besar.

"Sampahnya ditarik pakai mobil-mobil DLH, yang jelas-jelas pakai APBD. TPS jadi penuh karena tidak terangkut, baunya ya masyarakat juga yang merasakan," katanya.

Selain itu, tidak adanya keseriusan dalam mengelola sampah dari kawasan komersial inipun terlihat dari sejumlah program yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya tidak ada program pengurangan sampah yang menyentuh kawasan komersial.

"Contohnya program kawasan bebas sampah. Itu tidak ada kawasan komersial yang tersentuh. Ujung-ujungnya, masyarakat lagi yang disalahkan dengan adanya persoalan sampah ini. Padahal jumlah sampah terbesar dari kawasan komersial," katanya. (BY/J-3)