Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat akan memanggil dua pihak terkait kejadian tumpahan cairan kimia soda api dari truk tangki yang melintasi ruas Jalan Raya Padalarang-Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat.
Dua pihak yang dimaksud adalah CV Yasindo Multi Pratama selaku perusahaan pengangkut cairan kimia serta PT Pindo Deli sebagai produsen kimia yang berdomisili di Karawang.
"Senin atau Selasa kemungkinan kita lakukan pemanggilan. Pertama CV Yasindo Multi Pratama dulu. Nanti kita koordinasi sama DLH Provinsi Jabar untuk memanggil PT Pindo Deli karena produksinya di Karawang," kata Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Ahli Muda pada DLH Bandung Barat, Adi Setyo Wibowo saat dihubungi, Jumat (27/12).
Terkait pemulihan lingkungan yang terdampak bocornya cairan kimia dari truk tangki, Adi mengatakan, hal itu menjadi kewajiban CV Yasindo Multi Pratama dan PT Pindo Deli. Sementara ini, DLH belum memetakan data atau kadar lahan yang diduga telah tercemar.
"Lahan cemarannya saat ini masih diteliti karena harus ada uji lab dan segala macamnya. Kalau itu pemetaannya sudah ada sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 101/2012. Nanti pasti akan melibatkan akademisi juga," bebernya.
Pada saat penyelidikan bersama kepolisian, dia menjelaskan, tidak ditemukan standar operasional (SOP) truk pengangkutan cairan kimia berbahaya.
"Waktu kita periksa, kendaraannya tidak ada SOP termasuk emergency-nya juga gak ada. Jadi makanya akan kita panggil perusahaan angkutannya, apakah dia sengaja, terus mempekerjakan driver yang belum tersertifikasi. Jika benar bisa dikenai UU no 72 tahun 2001 tentang B3," ujarnya.
Pemeriksaan bakal melibatkan pihak lain termasuk Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memeriksa uji KIR serta mengetahui apakah truk tersebut rutin melaksanakan pemeriksaan berkala atau tidak.
"Idealnya K3 di kendaraan harus ada, dilengkapi rambu, kemudian jika terjadi kecelakaan kebakaran bencana penanggulangannya seperti apa. Intinya ketika terjadi kecelakaan alarmnya harus hidup," lanjut Adi.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved