Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Sukabumi, Jawa Barat, telah menerima rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dugaan pelanggaran netralitas salah seorang aparatur sipil negara (ASN). Rekomendasinya berupa pemberian sanksi moral dan kode etik.
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menjelaskan, penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN telah melalui berbagai tahapan. Termasuk pemanggilan oleh penjabat sekretaris daerah dan tim disiplin ASN kepada yang bersangkutan.
"Nanti kita buatkan berita acaranya. Hukuman atau sanksinya lebih kepada moral dan etika. Pemberian sanksinya berdasarkan rekomendasi dari BKN. Jadi, bentuk sanksinya dikategorikan ringan karena itu sebelum masuk masa kampanye. Kalau sudah masuk masa kampanye, sanksinya bisa berat," kata Kusmana, Kamis (31/10).
ASN yang diduga melanggar netralitas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Dugaan pelanggarannya yaitu mengundang salah seorang bakal calon wali kota pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Lapang Merdeka pada 19 September 2024.
Meskipun kapasitas bakal calon wali kota itu sebagai ketua salah satu cabang olahraga, tapi kehadirannya disertai tim sukses dengan berbagai atributnya.
"Alhamdulillah, yang bersangkutan juga menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya," terang Kusmana.
Dia menyebutkan yang bersangkutan akan menyetop terlebih dulu kegiatan-kegiatan terindikasi merepotkan karena melibatkan banyak orang. Kegiatannya akan kembali dilaksanakan setelah selesainya pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024. "Jadi ini untuk antisipasi saja," ujarnya.
Kusmana tidak menyebutkan jumlah ASN di lingkup Pemkot Sukabumi yang terindikasi melanggar aturan netralitas.
"Tapi laporan yang saya terima di SBT (sistem berbagi terintegrasi) hanya satu orang. Pelaporan kalau ada indikasi itu kan ke Bawaslu. Jadi, bisa ditanyakan langsung ke Bawaslu. Kalau kami di pemerintah daerah hanya mengingatkan agar ASN bisa menjaga netralitasnya selama Pilkada," pungkasnya.
Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.
Proses eksekusi terhadap aset seluas 493 meter persegi tersebut berlangsung kondusif
Penanman jagung dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.
Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant
Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Farhan melarang rumah sakit menolak pasien, khususnya dalam masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat perlindungan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Peluncuran seri perangko reguler edisi khusus Imlek ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan Pos Indonesia. Sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2024 Naga Kayu 2575 dan edisi Tahun Ular 2576.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved