Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Bandung memastikan beras yang didistribusikan kepada masyarakat pada program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), layak dikonsumsi. Proses pemeriksaan dilakukan mulai dari awal sampai distribusi.
Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara, Kamis (10/10) mengatakan, pemeriksaan beras dan pangan lainnya yang khusus didistribusikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung. Di lapangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung.
“Selain memastikan jumlah sasaran, kami juga memastikan mutu dan kualitas beras. Pemeriksaan bukan hanya saat pendistribusian saja, tetapi ketika akan dikemas di Bulog pun diperiksa,” jelasnya.
Baca juga : Kantor Pemerintah di Kota Bandung Wajib Bebas dari Sampah Makanan
Menurut dia, jumlah kelompok penerima bantuan (KPM) di Kota Bandung mencapai 109.333 PKM. Program cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sendiri merupakan program pemerintah pusat, sebagai bantuan sosial berupa pangan kepada keluarga yang telah terdata di Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Bantuan ini berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima.
“Pemkot juga memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga para penerima bisa memanfaatkan bantuan itu. Diharapkan melalui program ini
bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama yang keluarga sudah terdata sebagai KPM,” papar Koswara.
Baca juga : Dukung Ketahanan Pangan, BGR Logistik Salurkan Cadangan Beras ke Papua
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menambahkan, CPP ini merupakan program pemerintah pusat melalui Bapanas. Program ini pun turun ke daerah dan Bulog sebagai penyedia berasnya serta PT Pos
Indonesia sebagai jasa pengangkutan.
“Pendistribusian ini sudah mulai sejak Januari hingga Juli 2024. Saat ini di Kota Bandung masuk gelombang ke-3 pendistribusian. Ada 3 kali pembagian yaitu Agustus, Oktober dan Desember. Jumlah totalnya 109.333 KPM di Kota Bandung,” terangnya.
Menurut dia, saat ini pendistribusiaan sudah berjalan 63%. Kegiatan ini terus berjalan, dalam 1 hari terdapat sekitar 23 kelurahan pendistribusian beras CPP.
“Yang jelas kita melakukan pemeriksaan, tidak hanya saat beras dibagi saja, tapi saat beras akan dimasukan ke karung pun dilakukan pemeriksaan. Saat pembagian kami juga memastikan beras itu berkualitas. Pemeriksaan dilakukan seperti bulir, kandungan air hingga zat klorin yang ada pada setiap beras,” tandas Gin Gin.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Pendidikan karakter harus ditonjolkan, untuk membentuk budaya baik bagi generasi masa depan.
GUNA mendorong kemandirian para ibu rumah tangga, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Rumah Zakat menggelar Pelatihan Tata Boga Pembuatan Talam Singkong dan Muffin Pisang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved