Israel Larang LSM Bantuan Bahayakan Nyawa Rakyat Palestina

LARANGAN baru yang diberlakukan Israel terhadap puluhan organisasi bantuan yang beroperasi di Jalur Gaza diperkirakan akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi penyediaan layanan vital di wilayah yang hancur akibat konflik serta membahayakan nyawa warga Palestina.

Diplomat, pekerja kemanusiaan, dan para pakar melaporkan 37 LSM yang aktif di Gaza diberi tahu oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel bahwa mereka harus menghentikan seluruh kegiatan dalam waktu 60 hari jika tidak mematuhi peraturan baru yang ketat. Salah satu persyaratan utama ialah pengungkapan data pribadi staf mereka.

Dalam pernyataannya, kementerian menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan mencegah organisasi bantuan mempekerjakan staf yang terkait dengan kelompok ekstremis sekaligus memastikan Hamas tidak memanfaatkan bantuan internasional untuk kepentingan politik atau militer.

Baca juga : Israel akan Hentikan Operasi 37 Organisasi Kemanusiaan Internasional

Israel sebelumnya mengeklaim bahwa Hamas secara sistematis menyalahgunakan pasokan bantuan dan menyusup ke lembaga bantuan, meskipun bukti yang disampaikan terbatas. Organisasi bantuan mengatakan mereka telah berkomunikasi dengan pejabat Israel selama beberapa bulan terakhir.

"Kami telah melakukan upaya keras untuk mematuhi tuntutan ini, meskipun persyaratan serupa tidak diberlakukan di tempat lain," kata Athena Rayburn, direktur eksekutif Asosiasi Badan Pembangunan Internasional, yang mewakili lebih dari 100 LSM di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

"Kami melakukan penyaringan staf secara ekstensif sendiri. Akan sangat merugikan jika ada kombatan bersenjata atau orang yang terkait kelompok bersenjata di antara staf kami," ucapnya.

Baca juga : Tahun Baru, Israel Larang 37 Lembaga Bantuan Masuk Gaza

"Kami sudah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan menawarkan alternatif yang seharusnya memenuhi persyaratan Israel, tetapi ditolak," lanjutnya 

Dampak terhadap Bantuan Kemanusiaan

Pejabat Israel menyatakan bahwa LSM yang terkena larangan hanya menyediakan sekitar 15% dari bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza, yang kini menghadapi krisis akut setelah dua tahun perang yang menghancurkan.

Namun, pejabat bantuan menekankan bahwa angka ini menyesatkan. 

Sebagian besar LSM yang terdampak sebenarnya tidak memberikan layanan langsung, melainkan bekerja sama dengan PBB untuk menjalankan klinik kesehatan primer, layanan gizi, sanitasi, tempat tinggal darurat, dan layanan penting lainnya.

Seorang pejabat senior PBB memperingatkan bahwa larangan ini dapat melumpuhkan operasi bantuan di Gaza. Larangan Israel terhadap UNRWA, badan utama PBB yang menangani pengungsi Palestina, sebelumnya juga telah memberikan dampak besar bagi distribusi bantuan.

Rayburn menekankan bahwa kebijakan ini akan menyebabkan keruntuhan layanan kemanusiaan yang dahsyat dan menyatakan bahwa otoritas Israel sepenuhnya menyadari potensi konsekuensi kebijakan tersebut.

Berdasarkan perjanjian 20 poin yang memungkinkan gencatan senjata rapuh mulai berlaku pada Oktober lalu, Israel berkewajiban memungkinkan bantuan penuh untuk segera dikirim ke Gaza.

Gencatan Senjata dan Tantangan Perdamaian

Gencatan senjata tersebut mengakhiri konflik selama dua tahun. Namun, proses menuju perdamaian yang lebih stabil terhenti.

Israel menyatakan tidak akan menarik diri dari 53% wilayah Gaza yang masih berada di bawah kendalinya hingga Hamas melucuti senjata dan mengembalikan jenazah sandera terakhir yang ditahan.

Organisasi militan itu sejauh ini menolak berkomitmen pada pelucutan senjata penuh.

Mantan Presiden AS Donald Trump, pada Senin, mengatakan ia berharap proses rekonstruksi dapat segera dimulai di wilayah Palestina yang hancur akibat serangan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Beberapa pejabat bantuan menyatakan bahwa mereka akan mencari solusi alternatif untuk meminimalkan dampak terburuk larangan, tetapi bantuan segera tetap dibutuhkan di Gaza. 

Badai baru-baru ini telah menghancurkan tenda-tenda darurat yang menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi sekitar 500.000 orang, sementara pasokan makanan dan air bersih tetap langka.

Kritik Internasional

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyebut kebijakan Israel keterlaluan dan memperingatkan bahwa penangguhan sewenang-wenang seperti itu memperburuk situasi yang sudah tidak dapat ditoleransi bagi rakyat Gaza.

Uni Eropa juga menyoroti bahwa undang-undang pendaftaran LSM yang menjadi dasar larangan tersebut tidak dapat diterapkan dalam bentuknya saat ini.

Tanggapan Israel

Meski demikian, pejabat Israel bersikeras bahwa aturan ini diperlukan. 

"Mereka (LSM) menolak memberikan daftar karyawan Palestina mereka karena mereka mengetahui, seperti yang kami ketahui, beberapa staf terlibat dalam terorisme atau terkait dengan Hamas," kata Gilad Zwick, juru bicara Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme, kepada AFP.

Medecins Sans Frontieres (MSF), salah satu organisasi bantuan medis terbesar, termasuk yang terdampak larangan. Israel menuduh beberapa individu terkait MSF memiliki hubungan dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina, tuduhan yang dibantah MSF. Organisasi tersebut menegaskan mereka tidak pernah secara sengaja mempekerjakan staf yang terlibat aktivitas militer.

Juru bicara Dewan Pengungsi Norwegia, Shaina Low, menegaskan bahwa persyaratan baru Israel hampir mustahil dipenuhi. 

"Ini masalah keamanan dan hukum serta mengalihkan fokus dari tugas utama kami, yaitu memberikan bantuan bagi yang membutuhkan," ujarnya.

Pada Mei lalu, Oxfam mengingatkan bahwa permintaan Israel untuk membagikan data staf menimbulkan risiko bagi keselamatan pekerja kemanusiaan, terutama setelah serangan yang menargetkan mereka di Gaza. 

Beberapa pejabat bantuan menyatakan bahwa mereka menolak menyerahkan data staf internasional karena khawatir informasi tersebut digunakan untuk memungkinkan serangan Israel terhadap kantor yang hanya memiliki staf Palestina.

Bantuan melalui Saluran Alternatif

Setelah menargetkan UNRWA tahun lalu, Israel dan AS mendukung Dana Kemanusiaan Gaza, perusahaan swasta yang menyalurkan bantuan dari beberapa pusat di Gaza selatan, meskipun kondisi di wilayah itu tetap kritis.

Cogat, badan Israel yang mengatur Gaza, menyatakan bahwa 4.200 truk bantuan akan terus masuk setiap minggu melalui PBB, negara donor, sektor swasta, dan lebih dari 20 organisasi internasional yang telah mendaftar ulang.

Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan penculikan 250 orang. 

Balasan Israel menewaskan sekitar 70.000 orang, juga mayoritas warga sipil, dengan ratusan kematian tambahan sejak gencatan senjata diberlakukan. (I-2)