Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERWIRA angkatan bersenjata Israel (IDF) diperintahkan untuk secara sengaja menembak warga Palestina yang tidak bersenjata selama sebulan terakhir yang berada di lokasi distribusi bantuan. Demikian laporan surat kabar Israel Haaretz pada Jumat (27/6).
Menurut tentara Israel yang tidak disebutkan namanya dan bertugas di Jalur Gaza, surat kabar tersebut mengatakan bahwa para komandan memerintahkan militer Israel untuk menembak warga Palestina yang berada di dekat lokasi distribusi bantuan, meskipun faktanya mereka tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman.
Salah satu tentara Israel dilaporkan menyatakan bahwa IDF sepenuhnya melanggar kode etik di Jalur Gaza.
Sementara itu, Jaksa Militer Agung Israel memerintahkan Mekanisme Pencarian Fakta dan Penilaian Staf Umum IDF untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Israel di wilayah tersebut.
Pada Selasa (24/6), Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan bahwa sejak 27 Mei, ketika Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) mulai beroperasi di daerah kantong tersebut, sedikitnya 410 orang tewas saat mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan di pusat-pusat distribusi.
Israel telah menolak bekerja sama dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Sebelumnya pada akhir Oktober 2024, parlemen Israel mengesahkan undang-undang (UU) yang bertujuan melarang aktivitas UNRWA di Israel dan wilayah yang dikuasainya, setelah menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023.
PBB mengatakan Israel belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhannya. Pada 30 Januari, UU yang melarang aktivitas UNRWA mulai berlaku.
Pada saat yang sama, Israel dan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS telah membuka titik-titik distribusi makanan di Jalur Gaza. Namun, distribusi bantuan makanan ini sering diwarnai dengan serangan mematikan terhadap warga Palestina.
Israel melanjutkan serangan ke Jalur Gaza pada 18 Maret dengan alas an penolakan kelompok Hamas terhadap rencana AS untuk membebaskan para sandera dan memperpanjang gencatan senjata yang berakhir pada 1 Maret.
Pada 19 Mei, jurnalis Axios, mengutip pejabat senior Israel melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah memutuskan untuk segera melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui jalur yang ada.
Menurut rencana yang diusulkan oleh Israel, Yayasan Kemanusiaan Gaza akan menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terpusat di Gaza selatan dan dikendalikan militer Israel, menurut laporan Financial Times.
Pada 20 Mei, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan untuk memindahkan paksa warga Palestina. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved