Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Kepresidenan Korea Selatan pada Kamis (12/6) secara resmi meminta partai-partai politik di negara tersebut untuk mengusulkan kandidat jaksa khusus yang akan memimpin penyelidikan menyeluruh terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Investigasi ini akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon serta dugaan tindak korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Langkah tersebut diambil setelah Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan tiga rancangan undang-undang khusus pada pekan lalu, yang memberikan dasar hukum bagi dimulainya penyelidikan terhadap Yoon dan mantan ibu negara.
Presiden terpilih Lee Jae-myung diharuskan menetapkan jaksa khusus dalam waktu tiga hari setelah menerima daftar kandidat yang diajukan oleh partai-partai.
Setelah ditunjuk, jaksa tersebut akan diberi waktu 20 hari untuk menyusun rencana penyelidikan awal, sebelum penyelidikan penuh dimulai awal bulan mendatang.
Partai Demokrat, yang saat ini memegang kekuasaan, telah menyerahkan tiga nama calon jaksa untuk ditinjau.
Penyelidikan besar ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 600 personel, termasuk 120 jaksa, dan masa tugasnya dapat diperpanjang hingga 170 hari apabila dibutuhkan.
Yoon sendiri dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan proses pemakzulan pada Maret lalu, dan kini menghadapi berbagai dakwaan serius.
Salah satu tuduhan menyatakan bahwa Yoon memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari, dalam kaitannya dengan rencana darurat militer yang ia inisiasi.
Ia juga diduga ikut campur dalam penyelidikan atas tewasnya Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023. Chae tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir, di mana laporan menyebut pelampung tidak tersedia saat operasi berlangsung.
Yoon telah membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Selain itu, ia tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan pada Kamis kemarin, dan juga menolak hadir untuk kedua kalinya terkait penyelidikan darurat militer tersebut. (Ant/I-3)
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
Kolaborasi CBI-KCB hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kerangka kerja yang aman dan patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved