Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KANTOR Kepresidenan Korea Selatan pada Kamis (12/6) secara resmi meminta partai-partai politik di negara tersebut untuk mengusulkan kandidat jaksa khusus yang akan memimpin penyelidikan menyeluruh terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Investigasi ini akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon serta dugaan tindak korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Langkah tersebut diambil setelah Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan tiga rancangan undang-undang khusus pada pekan lalu, yang memberikan dasar hukum bagi dimulainya penyelidikan terhadap Yoon dan mantan ibu negara.
Presiden terpilih Lee Jae-myung diharuskan menetapkan jaksa khusus dalam waktu tiga hari setelah menerima daftar kandidat yang diajukan oleh partai-partai.
Setelah ditunjuk, jaksa tersebut akan diberi waktu 20 hari untuk menyusun rencana penyelidikan awal, sebelum penyelidikan penuh dimulai awal bulan mendatang.
Partai Demokrat, yang saat ini memegang kekuasaan, telah menyerahkan tiga nama calon jaksa untuk ditinjau.
Penyelidikan besar ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 600 personel, termasuk 120 jaksa, dan masa tugasnya dapat diperpanjang hingga 170 hari apabila dibutuhkan.
Yoon sendiri dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan proses pemakzulan pada Maret lalu, dan kini menghadapi berbagai dakwaan serius.
Salah satu tuduhan menyatakan bahwa Yoon memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari, dalam kaitannya dengan rencana darurat militer yang ia inisiasi.
Ia juga diduga ikut campur dalam penyelidikan atas tewasnya Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023. Chae tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir, di mana laporan menyebut pelampung tidak tersedia saat operasi berlangsung.
Yoon telah membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Selain itu, ia tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan pada Kamis kemarin, dan juga menolak hadir untuk kedua kalinya terkait penyelidikan darurat militer tersebut. (Ant/I-3)
Pyongyang telah menolak tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korsel, sekaligus membantah klaim militer Seoul bahwa Korut telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menggaet investor asal Korea Selatan. Langkah teranyar dilakukan melalui penyelenggaraan Gwangyang Business Forum 2025.
Son akan segera menandatangani kontrak dengan LAFC dengan nilai transfer mencapai 26 juta dolar Amerika atau sekitar Rp416 miliar.
KEMENTERIAN Pertahanan Korea Selatan pada Senin (4/8) mulai membongkar pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyiarkan lagu-lagu K-pop dan berita ke wilayah Korea Utara.
Meskipun kedua negara secara teknis masih berperang, Presiden Lee berupaya meredakan ketegangan dan menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Korea Utara.
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Peruri, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Asri Irwan terpilih dalam kategori Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi, bersama empat jaksa lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi dan melakukan penyisiran permukaan sungai. Metode observasi visual juga dilakukan dari darat menggunakan perahu LCR.
Program Jaksa Garda Desa mengambil tema Pemberdayaan Lahan dan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Swasembada Pangan yang dirangkaikan dengan penanaman bawang merah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved