Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Kepresidenan Korea Selatan pada Kamis (12/6) secara resmi meminta partai-partai politik di negara tersebut untuk mengusulkan kandidat jaksa khusus yang akan memimpin penyelidikan menyeluruh terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Investigasi ini akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon serta dugaan tindak korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Langkah tersebut diambil setelah Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan tiga rancangan undang-undang khusus pada pekan lalu, yang memberikan dasar hukum bagi dimulainya penyelidikan terhadap Yoon dan mantan ibu negara.
Presiden terpilih Lee Jae-myung diharuskan menetapkan jaksa khusus dalam waktu tiga hari setelah menerima daftar kandidat yang diajukan oleh partai-partai.
Setelah ditunjuk, jaksa tersebut akan diberi waktu 20 hari untuk menyusun rencana penyelidikan awal, sebelum penyelidikan penuh dimulai awal bulan mendatang.
Partai Demokrat, yang saat ini memegang kekuasaan, telah menyerahkan tiga nama calon jaksa untuk ditinjau.
Penyelidikan besar ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 600 personel, termasuk 120 jaksa, dan masa tugasnya dapat diperpanjang hingga 170 hari apabila dibutuhkan.
Yoon sendiri dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan proses pemakzulan pada Maret lalu, dan kini menghadapi berbagai dakwaan serius.
Salah satu tuduhan menyatakan bahwa Yoon memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari, dalam kaitannya dengan rencana darurat militer yang ia inisiasi.
Ia juga diduga ikut campur dalam penyelidikan atas tewasnya Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023. Chae tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir, di mana laporan menyebut pelampung tidak tersedia saat operasi berlangsung.
Yoon telah membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Selain itu, ia tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan pada Kamis kemarin, dan juga menolak hadir untuk kedua kalinya terkait penyelidikan darurat militer tersebut. (Ant/I-3)
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Di drakor ini, Kim Seon-ho memerankan karakter bernama Joo Ho-jin. Ho-jin merupakan penerjemah multibahasa yang ditugaskan sebagai penerjemah untuk bintang top Cha Mu-hee (Go Youn-jung).
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Korea Selatan dilanda tren "Dubai Chewy Cookie". Terinspirasi dari cokelat viral Dubai, hidangan penutup ini laku keras berkat pengaruh K-Pop dan visual yang menggoda.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menyalurkan beasiswa senilai Rp100 juta kepada Jakarta Indonesia Korean School (JIKS).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
Rentetan kasus korupsi yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi benteng hukum justru mengalami kebocoran dari dalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved