Ketua Mahkamah Agung AS Sanggah Seruan Trump untuk Memakzulkan Hakim

KETUA Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan langka, menanggapi seruan Presiden Donald Trump untuk memakzulkan seorang hakim yang memutuskan menentang pemerintahannya dalam kasus deportasi migran.

"Selama lebih dari dua abad, ditetapkan pemakzulan bukanlah respons yang tepat terhadap perbedaan pendapat mengenai keputusan yudisial," kata Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam pernyataannya.

Ia menambahkan "proses banding yang normal ada untuk tujuan tersebut."

Baca juga : Joe Biden Sebut Putusan Mahkamah Agung Terhadap Donald Trump sebagai “Preseden Berbahaya” 

Sebelumnya, Trump menyebut Hakim Distrik AS James Boasberg sebagai "pengacau dan provokator" setelah hakim tersebut memerintahkan pemerintahannya untuk menghentikan deportasi terhadap tersangka anggota geng ke El Salvador.

Sebagai pemimpin Mahkamah Agung, Hakim Roberts jarang mengeluarkan pernyataan publik mengenai isu-isu politik.

Hakim konservatif ini sebelumnya menulis opini mayoritas dalam kasus kekebalan presiden yang diajukan Trump tahun lalu.

Baca juga : Mahkamah Agung Beri Imunitas Sebagian kepada Donald Trump dalam Kasus Pemalsuan Pemilu

Pernyataannya kali ini muncul ketika Trump semakin gencar menyerang hakim-hakim federal yang telah menghentikan atau memutuskan menentang banyak kebijakan awalnya sebagai presiden.

Trump sebelumnya memposting di Truth Social pada hari Selasa, menyerang Hakim Boasberg dan menyerukan pemakzulannya. "DIA TIDAK MENANG APA PUN!" tulisnya. "Saya hanya melakukan apa yang diinginkan PEMILIH."

Pemakzulan seorang hakim federal memerlukan pemungutan suara resmi di Dewan Perwakilan Rakyat AS mengenai pasal-pasal pemakzulan, serta persetujuan dua pertiga anggota Senat AS untuk menyatakan hakim tersebut bersalah.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Mendengar Klaim Kekebalan Donald Trump

Sejak negara ini berdiri, Senat AS telah mempertimbangkan pemakzulan terhadap 15 hakim—termasuk satu Hakim Mahkamah Agung AS. Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya dinyatakan bersalah dalam persidangan Senat.

Trump tampaknya bereaksi terhadap perintah Hakim Boasberg yang mengharuskan pemerintahannya menghentikan deportasi lebih dari 200 warga Venezuela yang disebut oleh Gedung Putih sebagai anggota geng ke El Salvador.

Setelah pengacara melaporkan kepada hakim bahwa pesawat yang membawa para deportan sudah lepas landas, ia dikabarkan mengeluarkan perintah lisan agar penerbangan segera berbalik arah "seketika", meskipun perintah ini tidak dimasukkan dalam putusan tertulis yang diterbitkan kemudian.

Baca juga : MA AS Izinkan Donald Trump Lanjutkan Kampanye

Hakim Boasberg kemudian mengadakan sidang tambahan untuk mempertanyakan pengacara pemerintahan Trump, mengenai alasan mengapa penerbangan tersebut belum kembali ke AS.

Sementara itu, pengacara pemerintah menyatakan deportasi telah dihentikan sementara. Pemerintahan Trump juga mengajukan permohonan ke pengadilan agar Boasberg dikeluarkan dari kasus tersebut.

Sejak menjabat sebagai presiden, Trump kerap mengkritik banyak hakim yang memblokir kebijakan pemerintahannya. Ia juga bergabung dengan beberapa sekutunya, seperti miliarder teknologi Elon Musk, dalam menyerukan pemakzulan terhadap para hakim tertentu.

Sebaliknya, Trump memuji hakim-hakim yang ia anggap mendukungnya. Ia sering memberikan pujian kepada Hakim Distrik AS Aileen Cannon, yang menangani dan akhirnya membatalkan kasus pidananya terkait dugaan penyalahgunaan dokumen rahasia.

Sejak Hakim Roberts mendukung tantangan Trump terhadap kekebalan presiden, Trump juga bersikap lebih hangat terhadap Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Putusan tersebut menetapkan presiden memiliki kekebalan dari tuntutan pidana atas tindakan resmi yang dilakukan selama menjabat, sehingga secara signifikan memperluas kekuasaan presiden. Keputusan itu juga memberi Trump keuntungan tambahan dalam empat kasus pidana yang dihadapinya tahun 2024, di mana hanya satu yang berlanjut ke persidangan dan menghasilkan vonis bersalah.

Saat pelantikan Trump pada bulan Januari, Roberts yang memimpin pengambilan sumpah jabatan, dan Trump terlihat berjabat tangan serta menunjuk ke arahnya.

Trump juga tampak secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Roberts dalam pidatonya di Kongres pada 4 Maret.

Meskipun para hakim Mahkamah Agung memiliki kecenderungan ideologi yang beragam, mulai dari liberal hingga konservatif, mereka berusaha menjaga jarak dari politik partisan.

Pernyataan Roberts kali ini merupakan sanggahan langka terhadap komentar politik seorang presiden mengenai peran sistem peradilan.

Mahkamah Agung AS diperkirakan akan menangani beberapa tantangan hukum terhadap kebijakan awal Trump, seiring dengan perjalanan gugatan-gugatan tersebut melalui sistem pengadilan federal. (BBC/Z-2)