MA AS Izinkan Donald Trump Lanjutkan Kampanye

MAHKAMAH Agung (MA) Amerika Serikat (AS) mengizinkan calon presiden asal Partai Republik Donald Trump berkampanye untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan. Lembaga kehakiman tertinggi Paman Sam itu juga memerintahkan negara bagian untuk mencabut larangan keikutsertaan Trump dalam pemilihan kaukus seperti yang sempat terjadi di Colorado.

Para hakim MA dengan suara bulat membatalkan keputusan pengadilan tinggi Colorado pada 19 Desember yang mengeluarkan Trump dari pemilu pendahuluan Partai Republik di negara bagian itu pada 5 Maret. Itu setelah menemukan Amandemen ke-14 Konstitusi AS mendiskualifikasi dia untuk kembali memegang jabatan publik.

Pengadilan Colorado memutuskan Trump ikut serta dalam pemberontakan karena menghasut dan mendukung serangan pada 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS oleh para pendukungnya. Trump adalah kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang Presiden Demokrat Joe Biden dalam pemilu AS pada 5 November.

“Kami menyimpulkan negara dapat mendiskualifikasi orang yang memegang atau mencoba memegang jabatan negara. Namun negara bagian tidak memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi untuk menegakkan Pasal 3 sehubungan dengan jabatan federal, terutama kepresidenan,” demikian isi opini pengadilan yang tidak ditandatangani tersebut.

Para hakim MA memutuskan bahwa hanya Kongres yang dapat menegakkan ketentuan tersebut terhadap pemegang jabatan dan kandidat federal. Satu-satunya saingannya yang tersisa untuk nominasi partainya adalah mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley.

Trump menyambut baik putusan MA AS tersebut dengan menuangkannya dalam akun di platform media sosialnya. Meskipun para hakim MA dengan suara bulat menyetujui hasil tersebut, tiga hakim pengadilan yang liberal, serta Hakim konservatif Amy Coney Barrett, mengatakan pendapat pengadilan memutuskan lebih dari apa yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Kami tidak dapat menyetujui pendapat yang memutuskan isu-isu penting dan sulit jika tidak diperlukan, dan oleh karena itu kami hanya setuju dalam penilaian,” tulis Hakim liberal Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Ketanji Brown Jackson.

Sementara Barrett menilai saat ini bukan waktunya untuk membesar-besarkan dissenting opinion guna menekan tensi politik. MA telah menyelesaikan masalah bermuatan politik di musim pemilihan presiden yang bergejolak.

"Khususnya dalam situasi ini, tulisan di pengadilan harus menurunkan suhu nasional, bukan menaikkannya. Untuk tujuan saat ini, perbedaan kita tidak sepenting kebulatan suara kita. Kesembilan hakim sepakat mengenai hasil kasus ini. Itulah pesan yang harus dibawa pulang oleh warga Amerika,” tambah Barrett.

Trump juga dilarang mengikuti pemungutan suara di Maine dan Illinois berdasarkan Amandemen ke-14. Namun keputusan tersebut ditunda menunggu keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Colorado.

Kelayakan Trump maju di pemilihan presiden sempat ditentang oleh enam pemilih yang melayangkan gugatan di Pengadilan Colorado empat dari Partai Republik dan dua independen. Mereka menggambarkan Trump sebagai ancaman terhadap demokrasi Amerika dan berusaha meminta pertanggungjawabannya atas serangan pendukungnya terhadap Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Penggugat yang tergabung dalam Citizens for Responsibility and Ethics di Washington, sebuah kelompok pengawas liberal. Keputusan MA tersebut diambil menjelang Super Tuesday, hari pemilihan pendahuluan presiden AS ketika sebagian besar negara bagian mengadakan kontes pencalonan partai.

Ketika tuntutan hukum yang bertujuan untuk mendiskualifikasi Trump bermunculan di seluruh negeri, penting bagi pencalonannya untuk mengatasi segala rintangan yang muncul dalam pemungutan suara di seluruh 50 negara bagian.

MA menyelesaikan perselisihan pemungutan suara di Colorado dengan cepat, sebuah jangka waktu yang berbeda dengan penanganan yang lebih lambat terhadap upaya Trump untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan pidana dalam kasus federal.

Ia menghadapi dakwaan karena mencoba membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020. Persidangan Trump ditunda menunggu hasil keputusan MA, sebuah keuntungan baginya saat ia berkampanye melawan Biden.

Dalam perselisihan di Colorado, para hakim setuju untuk menangani kasus ini hanya dua hari setelah Trump mengajukan banding, mempercepat argumen dan mengeluarkan pendapat tertulis hanya dalam waktu dua bulan.

Para hakim dalam kasus imunitas pada Desember menolak upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah ini sebelum pengadilan yang lebih rendah mempertimbangkannya. Kemudian minggu lalu setuju untuk menangani masalah ini setelah pengadilan yang lebih rendah mengambil keputusan dengan mengajukan argumen yang akan dilakukan pada akhir April.

Mayoritas hakim konservatif 6 berbanding 3 di MA yang mencakup tiga orang yang ditunjuk Trump. Sejak keputusan penting dalam kasus Bush v Gore, yang menyerahkan sengketa pemilu AS pada 2000 kepada George W. Bush dari Partai Republik atas Al Gore dari Partai Demokrat, MA belum pernah memainkan peran yang begitu penting dalam pemilihan presiden.

Pasal 3 Amandemen ke-14 melarang pejabat AS mana pun yang mengambil sumpah untuk mendukung Konstitusi AS dan kemudian terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan melawan hal yang sama, atau memberikan bantuan atau kenyamanan kepada musuh.

Serangan Capitol

Dalam upaya untuk mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Biden pada pemilu 2020, para pendukung Trump menyerang polisi, menerobos barikade, dan menyerbu Capitol. Trump sebelumnya memberikan pidato yang menghasut kepada para pendukungnya, mengulangi klaim palsunya tentang penipuan pemilu yang meluas dan menyuruh mereka pergi ke Capitol dan berjuang sekuat tenaga.

Dia kemudian selama berjam-jam menolak permintaan agar dia mendesak massa untuk berhenti. Amandemen ke-14 diratifikasi setelah Perang Saudara 1861 hingga 1865, di mana negara-negara bagian Selatan yang memisahkan diri dan mengizinkan praktik perbudakan memberontak melawan pemerintah AS.

Dalam keputusannya melawan Trump, pengadilan tinggi Colorado mengutip suasana umum kekerasan politik yang diciptakan Presiden Trump dan ia membantu tujuan umum para pemberontak yang melanggar hukum untuk mencegah peralihan kekuasaan secara damai di negara ini.

MA menyidangkan argumen pada 8 Februari. Pengacara Trump berargumentasi Trump tidak akan dikenai istilah diskualifikasi karena ketentuan tersebut tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan tanpa undang-undang kongres. Peristiwa yang terjadi pada 6 Januari adalah hal yang memalukan, kriminal dan penuh kekerasan, namun bukan sebuah pemberontakan.

Banyak anggota Partai Republik yang mengecam upaya diskualifikasi surat suara sebagai campur tangan pemilu, sementara para pendukung diskualifikasi mengatakan bahwa meminta pertanggungjawaban Trump secara konstitusional atas pemberontakan mendukung nilai-nilai demokrasi. (Straits Times/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani