Yang Perlu Diketahui dari Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol

JABATAN Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ditangguhkan setelah ia dimakzulkan oleh Majelis Nasional lewat pemungutan suara. Penangguhan itu berlaku sejak dia menerima mosi pemakzulan pada Sabtu (14/12/2024) kemarin.

Presiden Yoon dimakzulkan menyusul tindakannya yang memberlakukan darurat militer pada 3 Desember yang berujung kegagalan. Posisi Yoon selanjutnya digantikan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo yang akan menjadi penjabat presiden.

Berikut adalah rangkuman informasi terkait dengan peristiwa politik tersebut ang dikutip dari berbagai sumber:

Baca juga : Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan

Darurat militer
Pada 3 Desember pukul 23.00 waktu setempat, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk menyelamatkan negara dari
pihak-pihak yang mencoba melumpuhkan fungsi penting negara dan menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal.

Dia juga berdalih keputusan tersebut diambil untuk mengusir pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan kelompok-kelompok anti-negara. Setelah pengumuman itu, semua kegiatan politik, pertemuan, dan demonstrasi dilarang di seluruh Korsel.

Namun, pemberlakuan darurat militer tersebut rupanya hanya singkat dan tidak berlangsung lama. Sehari kemudian, Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer itu setelah Majelis Nasional lewat pemungutan suara memintanya untuk mengakhiri status tersebut.

Baca juga : Yoon Ditangguhkan dari Tugas Kepresidenan setelah Dimakzulkan

Permintaan maaf
Pada 7 Desember, dalam pidatonya di televisi, Yoon menyampaikan permintaan maaf yang tulus karena darurat militer yang dia umumkan telah memicu kekhawatiran publik.

Yoon mengatakan darurat militer diberlakukan karena dia merasa putus asa dan berjanji tidak mengambil langkah seperti itu lagi. Namun, setelah pidato Yoon itu, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung mengulang desakannya agar sang presiden segera mengundurkan diri atau harus menghadapi pemakzulan.

Mosi pemakzulan pertama
Partai-partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon ke Majelis Nasional pada 4 Desember setelah deklarasi darurat militer Yoon ditentang parlemen.

Baca juga : Partai Oposisi Korsel Sebut Pemakzulan Yoon Sebagai Kemenangan Rakyat

Mosi pemakzulan itu diteken oleh 191 anggota parlemen oposisi tanpa dukungan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa. Akibatnya, mosi pemakzulan itu gagal disahkan.

Berdasarkan konstitusi Korsel, minimal dua pertiga dari 300 anggota parlemen harus memberikan suara mendukung untuk meloloskan mosi pemakzulan.

Mosi pemakzulan kedua
Kelompok oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat dan lima partai lainnya kembali mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada 12 Desember.

Baca juga : Presiden Korea Selatan Hadapi Pemungutan Suara Pemakzulan

Pada Sabtu (14/12), melalui pemungutan suara, Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan Yoon atas keputusannya memberlakukan darurat
militer pada 3 Desember.

Mosi kedua itu disetujui oleh 204 dari 300 anggota parlemen setelah PPP memutuskan ikut dalam pemungutan suara beberapa saat sebelum sidang dimulai. Namun, partai yang berkuasa itu tetap menolak pemakzulan Yoon.

Meski menghapus sejumlah tuduhan terhadap Yoon, mosi terakhir itu juga memasukkan beberapa tuduhan lain. Salah satunya, dugaan bahwa Yoon telah memerintahkan pasukan militer dan kepolisian untuk menahan anggota parlemen ketika darurat militer diberlakukan.

Setelah mosi pemakzulan disahkan parlemen dan jabatan kepresidenan Yoon ditangguhkan, proses selanjutnya akan bergulir di Mahkamah Konstitusi. Proses perundingan di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung hingga 180 hari.

Mahkamah itu akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah Yoon patut dilucuti jabatannya atau dapat kembali menduduki jabatan itu. Jika diputuskan bahwa pantas diturunkan, dia akan menjadi presiden Korsel kedua setelah Park Geun-hye pada 2017. (Ant/P-3)