Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menambah kegaduhan di tengah masyarakat dengan mencurigai adanya nama besar di balik kasus ijazah palsu.
Menurut Jamiluddin, Jokowi membuat pernyataan atas dasar perasaan nengenai sosok besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengatakan pernyataan Jokowi itu tentu bisa membuat masyarakat menerawang bebas dan liar mengenai sosok orang besar tersebut. Setidaknya dalam perspektif politik nasional, orang besar itu kerap diidentikan dengan penguasa atau mantan penguasa.
Ia mengatakan bisa saja ada elemen masyarakat yang kemudian menduga orang besar itu Presiden Prabowo Subianto.
"Elemen masyarakat itu bisa saja menduga Prabowo melakukan operasi silent dengan menggunakan tokoh atau kelompok tertentu untuk mengakomodir aspirasi Forum Purnawirawan TNI atau kelompok Roy Suryo," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Sabtu (26/7).
Jamiluddin mengatakan masyarakat bisa juga menduga orang besar itu mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di balik isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran.
"Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional," katanya.
Jamiluddin menilai pernyataan Jokowi itu sangat tidak etis dan kurang bersikap negarawan. Ia mengatakan akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
"Dengan cara itu, masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi. Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Presiden RI ke-7, Joko Widodo kembali menyinggung soal manuver politik di balik seluruh tuduhan ijazah palsu serta wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai dinamika yang berkembang saat ini tak lepas dari manuver tokoh elite politik yang lebih besar.
"Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Ada yang memback-up," ungkap Jokowi, Jumat (25/7).
Meski menyebut adanya pihak berkekuatan besar di balik isu tersebut, Jokowi tak menyebut secara jelas siapa sosok yang dimaksud. Namun Presiden ke-7 Republik Indonesia itu mengamini pernyataan relawan Jokowi Silfester Matutina yang menduga ada tokoh besar yang melindungi kelompok penuding Roy Suryo Cs tersebut. (Faj/P-2)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Najib menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh PBNU.
Untuk melengserkan Bupati Paii Sudewo harus melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Isu pemakzulan Gibran belum tentu dibekukan begitu saja oleh partai-partai di DPR. Pasalnya, isu tersebut dapat digunakan oleh partai untuk kepentingan mereka masing-masing.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved