KPK Minta Legislator Pati Jelaskan Komunikasi Sudewo Soal Isu Pemakzulan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa, hari ini, 24 Februari 2026. Penyidik meminta legislator itu menjelaskan soal komunikasinya dengan Bupati nonaktif Pati Sudewo, terkait isu pemakzulan.

"Didalami terkait dengan percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan pihak saudara SDW dengan pihak di DPRD, terkait khususnya terkait dengan rencana atau isu pemakzulan ya yang waktu itu bergulir," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Budi enggan memerinci kaitan pemakzulan, dengan kasus ini. Detil jawaban Ali Badrudin saat ditanya-tanya penyidik juga enggan dipaparkan demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

"Ini tentu juga menjadi materi yang kemudian akan didalami oleh penyidik," ucap Budi.

Budi menyebut penyidik masih mendalami proses seleksi calon perangkat daerah yang diduga menjadi ladang rasuah dalam kasus ini. Semua prosesnya diulik, salah satunya penganggaran.

"Penyidik ingin melihat bagaimana proses perencanaan dan juga penganggarannya," ujar Budi.

Sudewo kini sedang ditahan dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. KPK menduga Sudewo mematok tarif tertentu untuk posisi strategis di pemerintahan desa di Pati.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus pemerasan di Pati, yaitu Bupati nonaktif Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).

Dalam kasus ini, Sudewo cs disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP. (Can/P-3)