Tudingan Jokowi Soal Agenda Politik Besar Dinilai Tendensius

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) harus membuktikan tudingan adanya agenda politik besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulungnya. 

Jamiluddin menilai tudingan Jokowi tak mendasar dan tendensius. Menurut dia, persoalan ijazah palsu sudah muncul saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. 

Pada saat itu, kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tiarap. Setelah Jokowi lengser, elemen masyarakat yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dkk, yang konsisten dengan keyakinan terkait ijazah tersebut.

Baca juga : Kompolnas Sebut Laporan Kasus Ijazah Jokowi Naik Penyidikan Lumrah

Ia menilai ketika ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Namun nyatanya, kata dia, hanya kelompok masyarakat seperti Roy Suryo yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Rabu (16/7).

Jamiluddin menambahkan, dugaan adanya agenda politik besar terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming oleh Forum Purnawirawan TNI juga tak beralasan. Pasalnya, purnawirawan yang sudah sepuh sudah tidak punya ambisi politik lagi. Ia menilai purnawirawan TNI hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum.

Baca juga : Jokowi Penuhi Undangan Klarifikasi Bareskrim Polri

"Karena itu, kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar dibalik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara," katanya.

Maka dari itu, Jamiluddin menilai Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti. Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor yang berpotensi memecah keutuhan bangsa.

Sebelumnya, Joko Widodo menuding ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap Wapres Gibran. Menurut Jokowi, ada pihak yang sengaja ingin menurunkan namanya dan keluarganya di kancah politik nasional.

"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Termasuk isu pemakzulan (Gibran). Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade. Buat saya biasa-biasa sajalah," kata Jokowi. (Faj/P-2)