Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI perjuangan Palestina, Hamas, kukuh mendukung versi gencatan senjata Jalur Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 2 Juli. Ini karena Hamas menganggap usulan baru yang diajukan Mesir dan Qatar tidak memuaskan.
"Hamas menegaskan kesiapannya menerapkan syarat-syarat yang telah disepakati pada 2 Juli demi kemaslahatan rakyat kami dan menghentikan agresi terhadap mereka," ucap seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya. Terlebih, usulan gencatan senjata Biden telah disokong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut pejabat Hamas tersebut, Mesir dan Qatar sebagai mediator mengajukan usulan baru gencatan senjata itu pada pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir. Namun, usulan itu tak memenuhi tuntutan mereka.
Baca juga : Ini Syarat Gencatan Senjata Hamas dan Jihad Islam dengan Israel
Ia menyatakan usulan terbaru gagal memenuhi tuntutan utama Hamas, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza. Usulan baru itu juga justru akan mempertahankan penjajahan Israel.
Usulan terbaru yang mengakomodasi permintaan dari pihak Israel itu mengizinkan militer Israel tetap berada di Jalur Gaza dan mengendalikan Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di perbatasan Gaza-Mesir.
Setelah mengabari negara mediator bahwa Hamas tak menerima usulan baru itu, delegasi Hamas pun meninggalkan Kairo. Demikian diungkapkan sang pejabat Hamas.
Baca juga : Gencatan Senjata masih Buntu ketika Blinken Tinggalkan Timur Tengah
Sementara itu, media Israel KAN melaporkan bahwa delegasi negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel juga telah kembali dari Kairo.
Laporan tersebut mengutip pernyataan seorang pejabat Israel yang mengatakan bahwa peluang kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza tipis.
Sang pejabat juga mengatakan bahwa delegasi negosiasi belum berhasil mencapai kesepakatan terkait isu Koridor Philadelphia.
Pemimpin otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dihujani kritik dari sejumlah kalangan karena tak kunjung menyepakati pertukaran tahanan dengan Hamas karena alasan politis.
Sementara negosiasi gencatan senjata terus berlangsung, korban agresi Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti itu telah menembus angka 40 ribu jiwa. Sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak. (Ant/Z-2)
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved