Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) telah mengeluarkan peringatan untuk Israel agar tidak menyerang kota Rafah yang padat penduduk di Jalur Gaza. Washington mengatakan bahwa operasi darat semacam itu akan memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah kantong yang terkepung tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan Presiden Joe Biden tetap berkomitmen pada tujuan mengalahkan Hamas. Ia menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa serangan besar-besaran terhadap Rafah merupakan kesalahan.
"Hal ini akan menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil yang tidak bersalah, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan, memperdalam anarki di Gaza, dan semakin mengisolasi Israel secara internasional," kata Sullivan.
Baca juga : Hamas Ingatkan Serbuan Israel di Rafah Berakibat Puluhan Ribu Tewas
Militer Israel telah membunuh lebih dari 31 ribu warga Palestina di Gaza sejak dimulai perang pada 7 Oktober, menyusul serangan mematikan di Israel selatan yang menewaskan sedikitnya 1.100 orang. Menurut Sullivan, Biden melalui panggilan telepon meminta Netanyahu untuk mengirim tim intelijen dan pejabat militer ke Washington, DC, untuk mendengarkan kekhawatiran tentang potensi invasi ke Rafah.
Sepanjang perang, Israel telah memerintahkan warga sipil Palestina di Gaza untuk pindah ke selatan saat mereka menyerbu wilayah tersebut dari utara. Banyak warga yang mula-mula mengungsi ke bagian tengah daerah kantong dan kemudian pindah ke kota selatan Khan Younis.
Mereka akhirnya terpaksa mengungsi lagi ke Rafah yang terletak di perbatasan Mesir. Selama lima bulan terakhir, populasi Rafah telah membengkak menjadi lebih dari 1,5 juta orang, naik dari sekitar 300 ribu orang sebelum perang.
Baca juga : Biden Dukung Pernyataan Israel tentang Pengeboman Rumah Sakit Gaza
Para pemimpin Israel telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk menyerang Rafah yang berfungsi sebagai pusat utama bantuan kemanusiaan yang datang melalui perbatasan Mesir. Namun para ahli PBB telah memperingatkan akan terjadi kelaparan di wilayah tersebut.
Negara-negara Barat, termasuk sekutu Israel di Eropa, telah memperingatkan negara tersebut agar tidak menyerang Rafah. Pada Senin (18/3), AS dengan jelas bergabung dalam seruan tersebut, dan Sullivan mengatakan bahwa warga Palestina di Rafah tidak punya tempat lain untuk pergi.
"Kota-kota besar lain di Gaza sebagian besar telah hancur dan Israel belum memberikan kepada kita atau dunia rencana mengenai bagaimana atau ke mana mereka akan memindahkan warga sipil dengan aman, apalagi memberi makan dan menampung mereka serta menjamin akses terhadap hal-hal dasar seperti sanitasi," kata Sullivan.
Baca juga : Blinken : Israel Siap Buka Koridor Kemanusiaan di Gaza, Palestina
Sullivan mengatakan Biden menegaskan kembali kepada Netanyahu komitmennya yang mendalam terhadap keamanan Israel. Namun dia kemudian mengkritik upaya perang Israel.
"Rencana militer tidak akan berhasil tanpa rencana kemanusiaan dan rencana politik yang terintegrasi," kata Sullivan kepada wartawan. Menurut dia, Biden telah berulang kali menegaskan bahwa melanjutkan operasi militer perlu dikaitkan dengan tujuan akhir strategis yang jelas.
Biden kembali menyampaikan kepada perdana menteri hari ini bahwa kita mempunyai tujuan yang sama untuk mengalahkan Hamas. "Namun kami yakin kita memerlukan strategi yang koheren dan berkelanjutan untuk mewujudkan hal tersebut," ujarnya.
Baca juga : Israel tidak Dapat Pastikan Ada Banyak Bayi Dipenggal Hamas
Netanyahu dan Biden secara teratur berbicara melalui telepon sejak 7 Oktober. Namun kedua pemimpin tersebut dilaporkan memiliki hubungan yang buruk, meskipun presiden AS tersebut memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel.
Pekan lalu, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang pendukung setia Israel dan pejabat tertinggi Yahudi terpilih di Partai Demokrat Biden, menggambarkan Netanyahu sebagai penghalang perdamaian dan menyerukan pemilu baru di Israel setelah perang mulai mereda. Perdana Menteri Israel itu kemudian mengecam komentar legislator terkemuka AS itu sebagai sama sekali tidak pantas dalam wawancara dengan CNN.
Namun Biden menggambarkan pernyataan Schumer sebagai pidato yang baik yang mengungkapkan keprihatinan banyak orang Amerika. Dalam wawancara dengan MSNBC pekan lalu, Biden menyatakan dia belum siap menggunakan bantuan dan transfer senjata AS sebagai alat untuk menekan Israel agar mengakhiri pelanggarannya terhadap warga Palestina.
Baca juga : Netanyahu Bentuk Kabinet Perang untuk Invasi Darat Gaza
"Pertahanan Israel masih penting. Jadi tidak ada garis merah bagi saya memotong semua senjata sehingga mereka tidak memiliki Iron Dome untuk melindungi mereka," kata Biden, itu mengacu pada rudal Israel yang didanai AS. "Namun ada garis merah yang, jika dia melewatinya, (kita) tidak akan bisa membunuh 30 ribu warga Palestina lagi," tambahnya.
Para pembela hak asasi manusia Palestina telah menekankan selama berbulan-bulan bahwa kritik saja tidak akan membuat Netanyahu mengakhiri perang. Mereka menyerukan Washington untuk memberikan persyaratan bantuan kepada Israel.
Namun pemerintahan Biden pada Senin memperbarui dukungannya terhadap rancangan undang-undang pendanaan asing yang sedang dipertimbangkan di Kongres yang akan memberikan lebih dari US$14 miliar bantuan tambahan kepada Israel. "Secara umum, kami mendukung rancangan undang-undang tambahan ini. Kami percaya bahwa hal ini penting untuk mendukung mitra Ukraina kami, mendukung mitra Israel kami," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel. (Aljazeera/Z-2)
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Presiden AS Donald Trump resmi membentuk 'Board of Peace' sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza.
SEKITAR selusin warga Palestina menerima undangan resmi pada Selasa (13/1) untuk bertugas di komite teknokrat yang akan mengelola urusan sehari-hari Jalur Gaza menggantikan Hamas.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved