Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
PRESIDEN Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan situasi bagi pasukannya membaik setelah berhasil "menghentikan" kemajuan Rusia di front, sementara Kyiv menolak saran Paus Fransiskus untuk bernegosiasi dengan Moskow.
Lebih dari dua tahun sejak Rusia meluncurkan invasinya, Kyiv menghadapi tekanan yang meningkat di garis depan dalam beberapa bulan terakhir, kehilangan wilayah kepada Moskow akibat penundaan bantuan Barat dari sekutunya terbesar, Washington.
Namun, pada Senin, Zelensky mengatakan kepada saluran televisi Prancis BFM TV, "Kemajuan Rusia telah terhenti."
Baca juga : Zelenskyy: Gencatan Senjata Tidak akan Bawa Perdamaian
"Pimpinan kami, militer kami telah menghentikan kemajuan Rusia di Ukraina timur," ujarnya.
Komentarnya menyusul kemarahan terkait saran Paus Fransiskus pada akhir pekan bahwa "mereka yang paling kuat adalah mereka yang melihat situasi, memikirkan rakyat, dan berani angkat bendera putih untuk bernegosiasi."
Komentar paus kepada penyiar Swiss RTS memicu kontroversi dan mendapat kritik tajam dari Jerman, serta Kyiv.
Baca juga : Zelensky Bertemu Paus Fransiskus
Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Ukraina memanggil utusan Vatikan, Visvaldas Kulbodas, sebagai respons dan memberitahukan Kyiv "kecewa dengan kata-kata Sang Paus."
Kementerian mengatakan kata-kata pemimpin Katolik itu "mendorong mereka (Rusia) untuk lebih mengabaikan hukum internasional."
Pemimpin Ukraina juga mengatakan pasukan sedang membangun "lebih dari 1.000 kilometer" benteng pertahanan.
Baca juga : Zelensky Masih Enggan Bernegosiasi dengan Vladimir Putin
"Ketika kita berbicara tentang benteng, kita berbicara tentang suatu proses yang sedang berlangsung," kata Zelensky. "Kita tidak berbicara tentang beberapa kilometer, atau ratusan kilometer, tetapi lebih dari 1.000 kilometer konstruksi."
Ia menyebutnya sebagai "tugas yang kompleks."
"Bangunan-bangunan tersebut harus kokoh dan tahan terhadap perubahan iklim (...) tetapi juga tahan terhadap perangkat militer apa pun yang digunakan melawan garis pertahanan ini," katanya.
Baca juga : Ukraina Usulkan Negosiasi dengan Rusia di Mariupol
Berbeda dengan ajakan Paus, Polandia mengimbau sekutu NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan sebagai tanggapan terhadap agresi Rusia.
"Saya ingin mengusulkan dalam waktu dekat... bahwa anggota NATO bersama-sama memutuskan bahwa persyaratan aliansi akan menghabiskan bukan dua persen, tetapi tiga persen dari GDP untuk pertahanan," kata Presiden Polandia Andrzej Duda kepada wartawan, Senin.
Polandia sudah menghabiskan sekitar 4%.
Baca juga : Jika Ukraina Batal Jadi Anggota NATO, Rusia Siap Tarik Militernya
Duda mengatakan NATO harus memberikan "tanggapan yang jelas dan berani terhadap agresi Rusia."
"Tanggapan ini akan terdiri dari peningkatan kapasitas militer Aliansi Atlantik Utara," tambahnya.
Penundaan bantuan Barat -- terutama paket penting senilai US$60 miliar dari Amerika Serikat -- membuat pasukan Ukraina dalam posisi rentan, terpaksa membatasi amunisi dan tidak dapat melancarkan serangan besar-besaran.
Baca juga : Sarankan Kibarkan Bendera Putih, Ukraina Kecam Paus Fransiskus
"Saya dapat memberikan informasi terbaru ini: Situasinya sekarang jauh lebih baik daripada tiga bulan terakhir ini," kata Zelensky.
Terkait dengan komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang bulan lalu mengatakan pengiriman pasukan Prancis ke Ukraina tidak dikecualikan, Zelensky mengatakan: "Selama Ukraina bertahan, tentara Prancis dapat tetap di wilayah Prancis."
Sementara ketegangan tetap tinggi terkait bantuan untuk Kyiv, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mengatakan mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan kepadanya dalam pertemuan bahwa ia "tidak akan memberikan sepeser pun" untuk perang di Ukraina.
Baca juga : Erdogan Tawarkan sebagai Tuan Rumah Perundingan Ukraina-Rusia
Orban melakukan perjalanan ke Florida pada Jumat untuk bertemu dengan "teman baiknya" Trump. Orban sering kali menyatakan harapannya agar Trump kembali berkuasa.
Berbicara kepada penyiar publik M1 pada hari Minggu malam, Orban mengatakan kedua pria tersebut membahas Ukraina selama pertemuan mereka pada Jumat di tempat tinggal Mar-a-Lago milik Trump, dan Trump memiliki "rencana yang cukup rinci tentang cara mengakhiri perang ini", menolak memberikan rincian lebih lanjut.
Tim Trump tidak memberikan komentar terkait klaim tersebut. (AFP/Z-3)
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tahap akhir proses negosiasi perdamaian.
Wacana soal pemotongan bantuan militer dapat melemahkan semangat warga Ukraina yang tengah berjuang di garis depan.
TRAGEDI memilukan terjadi di kota Pryluky, Ukraina tengah, ketika sebuah drone Rusia menghantam bangunan tempat tinggal pada malam hari.
Moskow tetap pada tuntutannya agar Ukraina harus menarik pasukannya dari empat wilayah yang diklaim Rusia telah dianeksasi.
Pertemuan antara delegasi Rusia dan Ukraina di Istanbul pada Senin (3/6) kembali gagal menghasilkan kemajuan signifikan.
PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan keinginannya untuk memfasilitasi pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina.
Kerja sama dengan Rusia merupakan hasil nyata dari kunjungannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke negeri tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato pembukaan dalam Rusia–Indonesia Business Dialogue 2025
Prabowo juga menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Indonesia, kata Prabowo, menginginkan solusi damai dalam konflik antara Israel dan Iran. Menurutnya, jalan keluar terbaik harus segera ditemukan.
Presiden Prabowo menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia sekaligus meningkatkan citra Indonesia di panggung global.
RUSIA mampu menyelesaikan semua proyek nuklirnya di luar negeri meskipun ada tekanan sanksi dan pelanggaran kewajiban oleh perusahaan-perusahaan Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved