Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Selama 18 bulan terakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melindungi warga Palestina di Amerika Serikat dari upaya deportasi, demikian kata Gedung Putih.
“Biden menandatangani perintah yang mengatakan warga Palestina tidak boleh dideportasi mengingat konflik yang sedang berlangsung dan kebutuhan kemanusiaan di lapangan di Jalur Gaza,’ kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, kemarin.
The New York Times melaporkan bahwa penangguhan deportasi ini akan berlaku bagi sekitar 6.000 warga Palestina berdasarkan undang-undang yang mengizinkan imigran untuk tinggal di Amerika Serikat jika Tanah Air mereka berada dalam krisis.
Baca juga : Hamas Ingatkan Serbuan Israel di Rafah Berakibat Puluhan Ribu Tewas
Langkah ini diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredakan kemarahan yang semakin besar di kalangan pemilih di AS atas perang Israel di Gaza, karena khawatir hal itu dapat merugikan peluang Biden untuk memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilu November mendatang.
Para pembantu utama Biden baru-baru ini mengunjungi negara bagian Michigan yang memiliki populasi Muslim yang besar, untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap para pemimpin komunitas mengenai konflik tersebut.
Presiden dari Partai Demokrat tersebut menghadapi tekanan besar terkait masalah imigrasi, terutama banyaknya orang yang secara ilegal melintasi perbatasan selatan dari Meksiko ke Amerika Serikat.
Baca juga : 1.200 Warga Palestina Tewas oleh Serangan Israel, 338.934 Orang Mengungsi
Persoalan ini telah memicu perselisihan dengan anggota DPR dari Partai Republik yang memblokir paket bantuan bernilai miliaran dolar untuk Israel dan Ukraina. Mereka mengatakan paket bantuan tersebut juga harus mencakup langkah-langkah keamanan perbatasan.
Memorandum Biden menyatakan bahwa setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan serangan militer Israel di Gaza, telah memperburuk kondisi kemanusiaan di sana dan di wilayah Palestina lainnya.
“Banyak warga sipil yang masih berada dalam bahaya. Oleh karena itu, saya mengarahkan penundaan pemindahan warga Palestina tertentu yang berada di Amerika Serikat,” kata Biden. (AFP/M-3)
Israel dan Suriah sepakat melakukan gencatan senjata. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki merangkap Utusan Khusus untuk Suriah, Thomas Barrack.
PAUS Leo XIV kembali menyerukan penghentian segera kekerasan di Jalur Gaza.
PADA Rabu (16/7) malam, Sham Hassoun, pemuda berusia 21 tahun asal Majdal Shams, nekat menyeberangi pagar perbatasan Israel-Suriah menuju desa Hader di Suriah selatan.
Presiden Turki dan Suriah berbicara melalui sambungan telepon pada Kamis (17/7) untuk membahas situasi terkini di Suriah pascaserangan Israel terkait dengan kelompok Druze.
INDONESIA mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Suriah yang mengakibatkan pemburukan situasi keamanan di negara tersebut.
SURIAH kembali dilanda kekerasan sektarian yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, dan lokasi komunitas Druze di kota Suwayda menjadi pusat ketegangan.
CALON wali kota New York City, AS, dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dicecar lebih dari 100 eksekutif dalam acara yang digelar Partnership for New York City.
SEORANG profesor terkemuka dalam studi Holocaust dan genosida menyebut perang Israel di Jalur Gaza, Palestina, sebagai kasus genosida yang tak terelakkan.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa pada hari ini WIB akan membahas sejumlah opsi tindakan terhadap Israel terkait perang di Jalur Gaza, Palestina.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelangkaan bahan bakar di Jalur Gaza akibat blokade Israel semakin mendekati titik krisis.
MANTAN Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, mengecam rencana pemerintah Israel membangun 'kota kemanusiaan' di Rafah, Jalur Gaza.
PERUNDINGAN gencatan senjata Jalur Gaza berada di ujung tanduk. Soalnya, Hamas dan Israel pada Sabtu (12/7) saling menuduh pihak lain menghalangi upaya mencapai kesepakatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved