Dukungan Uni Eropa untuk Gencatan Senjata di Gaza Menguat 

SEMAKIN banyak negara Uni Eropa yang mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, meskipun ada perbedaan pendekatan di antara negara-negara anggota, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Kamis (14/12).

Saat berbicara kepada pers sebelum pertemuan Dewan Eropa di Brussels, Borrell mengatakan para pemimpin blok tersebut akan bertemu untuk membahas situasi di Gaza dan perang di Ukraina juga masalah perluasan blok.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin juga harus memperhitungkan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB pekan lalu yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Baca juga : Koalisi Negara Arab Desak DK PBB Ambil Tindakan untuk Selamatkan Gaza

Masyarakat Eropa harus mulai memikirkan cara mengatasi masalah Gaza ini dengan pendekatan politik, katanya.

“Negara-negara Arab telah mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam pembangunan kembali Gaza kecuali ada komitmen kuat dari komunitas internasional untuk membangun solusi dua negara. Dan kita harus fokus pada itu,” kata Borrell.

Ia mengakui negara-negara Uni Eropa memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah Gaza. Namun, melihat hasil pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB, saat ini lebih banyak negara anggota EU yang mendukung gencatan senjata di Gaza dibandingkan sebelum-sebelumnya.

Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah

“Semakin banyak orang yang mendorong gencatan senjata, katanya.

“Kita harus fokus pada solusi politik terhadap masalah ini ... Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang akan didiskusikan oleh para pemimpin,” tambahnya.

Baca juga : Israel Dikucilkan dalam Diplomasi Global

Hasil pemungutan suara rancangan resolusi gencatan senjata terlihat di layar saat Majelis Umum PBB mengadakan sesi khusus darurat mengenai perang Israel-Hamas di markas besar PBB pada 12 Desember 2023 di New York, AS. (Sumber: Getty Images via AFP)
 

Majelis Umum mengesahkan resolusi berjudul "Pelindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban terhadap Hukum dan Kemanusiaan" dalam sidang darurat di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.

Kesepuluh negara yang menolak yaitu Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat.

Sementara yang abstain di antaranya Inggris, Italia, Jerman, Hongaria, dan Belanda. (Anadolu/Ant/Z-4)