Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KELOMPOK negara-negara Arab di New York mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan segera terhadap situasi di Jalur Gaza, Palestina.
"Sayangnya, Dewan Keamanan PBB masih lamban, tidak mampu mengecam kekejaman yang dilakukan oleh otoritas pendudukan setiap hari. Dewan Keamanan harus segera mengambil tindakan," kata kelompok tersebut, sebuah koalisi negara-negara Arab yang mempromosikan kepentingan bersama di PBB, dalam sebuah pernyataan.
"Mereka tidak bisa mengabaikan permintaan masyarakat internasional dan opini publik global, yang semuanya menuntut gencatan senjata. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kelemahan Dewan Keamanan, dan semua upaya harus dilakukan untuk menghentikan pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza," tambah mereka.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Pernyataan itu dikeluarkan sehari sebelum pemungutan suara DK PBB terkait rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang menyerukan "gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak."
Kelompok tersebut mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut sejalan dengan prioritas komunitas internasional yang lebih luas.
"Kami dengan tegas mendukung rancangan resolusi yang diajukan Aljazair dan mendesak semua anggota Dewan Keamanan untuk memberikan suara untuk mendukungnya," kata pernyataan itu.
Baca juga : Di Rafah, Pengungsi Gaza Hidup Seperti di Film Horor
Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan dari kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober.
Pengeboman Israel tersebut telah menewaskan 29.092 orang dan melukai sekitar 69.028 orang lainnya disertai kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.
Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.
Baca juga : DK PBB Gagal Hentikan Genosida di Gaza
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin tersalurnya bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza. (Anadolu/Ant/Z-4)
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
BAYI-BAYI yang tinggal tulang dan kulit akhirnya meninggal karena ibu mereka terlalu kelaparan untuk menghasilkan susu.
STAF medis Rumah Sakit Al-Shifa yang mengalami krisis bahan bakar di Jalur Gaza utara terpaksa merawat tiga hingga empat bayi baru lahir di dalam satu inkubator.
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
KEMENTERIAN Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 95 warga sipil tewas akibat tembakan militer Israel dalam 24 jam terakhir saat sedang menunggu bantuan di lokasi distribusi.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved