Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
UNI Eropa (UE) tidak dapat menerima Israel menghentikan pasokan air ke penduduk Gaza yang jelas melanggar hukum internasional. Ini dikatakan kepala kebijakan luar negeri blok tersebut Josep Borrell pada Rabu (18/10).
"Menghentikan pasokan air ke komunitas yang terkepung bertentangan dengan hukum internasional. Kami tidak bisa menerimanya," katanya kepada Parlemen Eropa di Strasbourg.
Itu posisi UE ketika menyangkut Ukraina saat pasukan Rusia mengepung masyarakat dan memutus aliran air dan hal yang sama juga berlaku ketika menyangkut Gaza, tambahnya. "Dinyatakan dengan jelas bahwa merampas pasokan air dasar dari komunitas manusia yang terkepung bertentangan dengan hukum internasional, di Ukraina dan Gaza."
"Dan jika kita tidak dapat mengatakan hal tersebut, kita tidak memiliki otoritas moral yang diperlukan untuk membuat suara kita didengar," kata Borrell. Komentarnya muncul di tengah pesan beragam di Uni Eropa mengenai perkembangan konflik Israel-Hamas.
Baca juga: Dunia Arab Kutuk Israel atas Pengeboman Rumah Sakit Gaza
Terdapat kecaman yang luas dan berulang-ulang atas serangan berdarah Hamas pada 7 Oktober terhadap warga sipil Israel di dekat Gaza. Namun negara-negara Uni Eropa, para pejabat, dan anggota parlemen berbeda pendapat dalam reaksi mereka terhadap aksi militer balasan Israel terhadap Gaza.
Sebagian besar menekankan bahwa Israel harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang melarang hukuman kolektif terhadap masyarakat, penargetan warga sipil, dan tindakan yang tidak proporsional.
Baca juga: Dubes Iran Kecam Serangan Isreal terhadap RS di Gaza
Namun Borrell, perwakilan kebijakan luar negeri utama dari 27 negara anggota UE, lebih eksplisit mengatakan bahwa keputusan Israel untuk memotong pasokan air ke Gaza melanggar hukum internasional.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza tidak lagi memiliki air dan beberapa terpaksa minum dari sumber yang terkontaminasi. (AFP/Z-2)
Bantuan ambulans dari warga Karawang ini merupakan respons terhadap mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan darurat di Jalur Gaza yang kian memprihatinkan.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved