Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH sayap kanan dan partai-partai oposisi Israel akan membuka pembicaraan mengenai reformasi peradilan yang kontroversial, setelah aksi pemogokan umum dan protes massal.
Presiden Isaac Herzog mengundang tim-tim kerja yang mewakili koalisi yang berkuasa dan dua partai oposisi untuk pertemuan pertama di kediaman presiden di Yerusalem pada Selasa pukul 19.30 waktu setempat (16.30 GMT), seperti disampaikan kantor kepresidenan.
Dilansir Aljazeera, Herzog diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan dari partai-partai lain pada akhir minggu ini. Pembicaraan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penundaan proses legislatif selama beberapa minggu.
Baca juga: AS Puji Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan Usai Diancam Mogok Massal
"Karena ingin mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan sementara pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog," kata perdana menteri dalam sebuah siaran.
Perubahan dramatis ini terjadi ketika puluhan ribu penentang reformasi berunjuk rasa di luar parlemen di Yerusalem untuk memprotes perombakan peradilan yang direncanakan, yang akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada para politisi untuk memilih hakim.
Baca juga: DPR: Kehadiran Israel di Bali atas Undangan IPU, Ketua DPR Tak Ada Kontak
Para pengunjuk rasa turun ke jalan setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang telah memperingatkan krisis tersebut mengancam keamanan nasional.
Sebelumnya, Gallant mengatakan ia menyambut baik keputusan untuk menghentikan proses legislatif untuk melakukan dialog.
Bernard Smith dari Al Jazeera, melaporkan dari Tel Aviv, bahwa tidak jelas apakah Gallant masih memegang jabatan menterinya. "Gallant belum menerima pemberitahuan resmi yang memberitahukan bahwa dia telah dipecat, dia seharusnya diberi pemberitahuan 48 jam sebelumnya," kata Smith.
"Sejauh yang kami tahu, dia masih memiliki pekerjaannya,” pungkasnya. (Aljazeera/Z-3)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Itu dapat memperkuat integritas aparat peradilan agar bersih dari korupsi
Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menghukumnya 4,5 tahun di kasus korupsi impor gula ke KY hingga Mahkamah Agung (MA).
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved