Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH sayap kanan dan partai-partai oposisi Israel akan membuka pembicaraan mengenai reformasi peradilan yang kontroversial, setelah aksi pemogokan umum dan protes massal.
Presiden Isaac Herzog mengundang tim-tim kerja yang mewakili koalisi yang berkuasa dan dua partai oposisi untuk pertemuan pertama di kediaman presiden di Yerusalem pada Selasa pukul 19.30 waktu setempat (16.30 GMT), seperti disampaikan kantor kepresidenan.
Dilansir Aljazeera, Herzog diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan dari partai-partai lain pada akhir minggu ini. Pembicaraan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penundaan proses legislatif selama beberapa minggu.
Baca juga: AS Puji Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan Usai Diancam Mogok Massal
"Karena ingin mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan sementara pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog," kata perdana menteri dalam sebuah siaran.
Perubahan dramatis ini terjadi ketika puluhan ribu penentang reformasi berunjuk rasa di luar parlemen di Yerusalem untuk memprotes perombakan peradilan yang direncanakan, yang akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada para politisi untuk memilih hakim.
Baca juga: DPR: Kehadiran Israel di Bali atas Undangan IPU, Ketua DPR Tak Ada Kontak
Para pengunjuk rasa turun ke jalan setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang telah memperingatkan krisis tersebut mengancam keamanan nasional.
Sebelumnya, Gallant mengatakan ia menyambut baik keputusan untuk menghentikan proses legislatif untuk melakukan dialog.
Bernard Smith dari Al Jazeera, melaporkan dari Tel Aviv, bahwa tidak jelas apakah Gallant masih memegang jabatan menterinya. "Gallant belum menerima pemberitahuan resmi yang memberitahukan bahwa dia telah dipecat, dia seharusnya diberi pemberitahuan 48 jam sebelumnya," kata Smith.
"Sejauh yang kami tahu, dia masih memiliki pekerjaannya,” pungkasnya. (Aljazeera/Z-3)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
EMPAT hakim dan satu panitera yang terjerat dugaan suap menandakan belum tuntasnya agenda reformasi peradilan. Presiden Prabowo Subianto pun harus turun tangan membenahi masalah tersebut.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas
Arahan Prabowo kepada para hakim untuk memberikan 'back-up' ke pemerintah merupakan bentuk intervensi langsung yang mencederai prinsip check and balances.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) meminta KUHAP yang saat ini berlaku direvisi total.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved