Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH sayap kanan dan partai-partai oposisi Israel akan membuka pembicaraan mengenai reformasi peradilan yang kontroversial, setelah aksi pemogokan umum dan protes massal.
Presiden Isaac Herzog mengundang tim-tim kerja yang mewakili koalisi yang berkuasa dan dua partai oposisi untuk pertemuan pertama di kediaman presiden di Yerusalem pada Selasa pukul 19.30 waktu setempat (16.30 GMT), seperti disampaikan kantor kepresidenan.
Dilansir Aljazeera, Herzog diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan dari partai-partai lain pada akhir minggu ini. Pembicaraan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penundaan proses legislatif selama beberapa minggu.
Baca juga: AS Puji Netanyahu Tunda Reformasi Peradilan Usai Diancam Mogok Massal
"Karena ingin mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan sementara pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog," kata perdana menteri dalam sebuah siaran.
Perubahan dramatis ini terjadi ketika puluhan ribu penentang reformasi berunjuk rasa di luar parlemen di Yerusalem untuk memprotes perombakan peradilan yang direncanakan, yang akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada para politisi untuk memilih hakim.
Baca juga: DPR: Kehadiran Israel di Bali atas Undangan IPU, Ketua DPR Tak Ada Kontak
Para pengunjuk rasa turun ke jalan setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang telah memperingatkan krisis tersebut mengancam keamanan nasional.
Sebelumnya, Gallant mengatakan ia menyambut baik keputusan untuk menghentikan proses legislatif untuk melakukan dialog.
Bernard Smith dari Al Jazeera, melaporkan dari Tel Aviv, bahwa tidak jelas apakah Gallant masih memegang jabatan menterinya. "Gallant belum menerima pemberitahuan resmi yang memberitahukan bahwa dia telah dipecat, dia seharusnya diberi pemberitahuan 48 jam sebelumnya," kata Smith.
"Sejauh yang kami tahu, dia masih memiliki pekerjaannya,” pungkasnya. (Aljazeera/Z-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Itu dapat memperkuat integritas aparat peradilan agar bersih dari korupsi
Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menghukumnya 4,5 tahun di kasus korupsi impor gula ke KY hingga Mahkamah Agung (MA).
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved