AMERIKA Serikat (AS) menyambut baik pengumuman Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana perombakan sistem peradilan di negara itu.
“Kompromi itu persis seperti yang kami minta," kata Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
Berbicara tak lama setelah Netanyahu memutuskan langkah itu, Jean-Pierre mengatakan pemerintahan Joe Biden mendesak pemimpin Israel untuk merekatkan dua blok besar yang terbelah isu tersebut.
Baca juga: Pecat Menteri Pertahanan, Netanyahu Dihujani Aksi Protes
Tunda Pengesahan UU Reformasi Peradilan
Netanyahu menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang reformasi peradilan beberapa jam setelah Serikat Pekerja Utama Israel menyerukan pemogokan massal.
"Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga RUU itu," katanya dalam sidang di parlemen.
Legislatif Israel, yang dikenal sebagai Knesset, akan reses minggu depan untuk liburan Paskah. Usai pengumuman Netanyahu pada Senin (27/3), itu serikat pekerja utama Israel membatalkan pemogokan massal sebagai buntut penolakan RUU tersebut.
Baca juga: Dua Tentara Israel Terluka dalam Penembakan Kelompok Bersenjata Palestina
"Pemogokan yang saya umumkan pagi ini akan berakhir," kata Ketua Serikat Buruh Israel Histadrut, Arnon Bar-David.
Kelompok Buruh Puji Tunda Pengesahan UU Peradilan
Sementara kelompok buruh lain, dia memuji Netanyahu atas langkah tersebut dan menawarkan masukan yang solutif.
Sebelumnya dia mengeluarkan ultimatum pemogokan massal pada Senin (27/3), pagi. "Kembalikan kewarasan negara. Jika Anda tidak mengumumkan dalam konferensi pers hari ini bahwa Anda berubah pikiran, kami akan mogok," kata Bar-David.
Baca juga: Israel Buka Tender Permukiman Ilegal lagi, Palestina Kecam Keras
Seruan untuk melakukan pemogokan massal sangat jarang terjadi di Israel. Para buruh Israel meneriakkan demokrasi dan membawa bendera negara mereka dalam demonstrasi menolak RUU yang berisi penghilangan sejumlah kekuasaan hakim Mahkamah Agung.
Menyusul keputusan Netanyahu itu, rencana penutupan Bandara Internasional Ben-Gurion Tel Aviv oleh para pekerjanya juga telah ditangguhkan. Sebelumnya Presiden Israel Isaac Herzog telah mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan yudisial melalui RUU tersebut.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," katanya di Twitter.
Netanyahu Pecat Menteri Pertahanan
Seruan Herzog mengikuti demonstrasi besar-besaran selama akhir pekan yang membuat puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant. Dia telah berbicara menentang rencana kontroversial yang digulirkan Netanyahu itu dalam merombak sistem peradilan.
Saat berita pemecatannya menyebar, puluhan ribu pengunjuk rasa, banyak yang mengibarkan bendera Israel di Tel Aviv dan Yerusalem. Massa berkumpul di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem menyuarakan penentangan pengesahan RUU itu.
Baca juga: Israel Kembali Larang Warga Palestina Masuki Masjid Al-Aqsa
RUU itu memberikan lebih banyak kendali kepada politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung yang menimbulkan kecaman dari publik. Amerika Serikat juga tidak menyetujuinya.
Bakal regulasi itu disebut mengancam demokrasi Israel. Tetapi Netanyahu berpendapat perubahan itu diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan anggota parlemen dan peradilan.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menuduh Netanyahu melakukan intervensi publik ilegal dalam proses adopsi reformasi peradilan. Diduga RUU itu dipaksakan Netanyahu karena tengah dililit dugaan tindak pidana korupsi. (AFP/Cah/S-4)
