Jelang Sidang Umum PBB, DPR Minta Jokowi Sampaikan Hal Ini

RENCANA Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 75, membuat Anggota DPR RI meminta Presiden menyampaikan bebeapa hal terkait kondisi terkini.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, untuk kondisi terkini, Presiden seharusnya menyampaikan peran Indonesia dalam mendorong peningkatan peran PBB untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama internasional untuk mengatasi pandemi covid-19.

"Peran PBB dalam penanganan pandemi covid-19 ini baik dalam sektor kesehatan maupun ekonomi dampak dari virus korona," kata Iqbal melalui keterangan tertulis, Senin (21/9).

Baca juga: Pendekatan Science First Jadi Komitmen Pengembang Vaksin Covid-19

Sidang Majelis Umum PBB akan diselenggarakan secara virtual pada 23 September 2020.

Jokowi juga diminta menyampaikan peran PBB untuk terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Perdamaian itu tentu tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

"Berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan," ujarnya.

Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang mereka duduki dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat kepada Palestina.

"Kami juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina, meski akhir-akhir ini terjadi normalisasi hubungan Israel dengan dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain," jelas Iqbal.

Selain itu, Presiden juga harus membawa masalah pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan klaim Tiongkok atas perairan Natuna ke PBB.

Hal itu karena beberapa kali kapal Tiongkok kepergok melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE, terakhir pada 12 September 2020 lalu.

"Langkah diplomasi sembari tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan di Natuna perlu dilakukan oleh Indonesia. Dalam mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah tidak boleh kompromi, termasuk terkait polemik perairan Natuna," ungkapnya.

Terakhir, Indonesia perlu juga mendorong peran PBB untuk mengatasi eksploitasi anak buah kapal (ABK). Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia.

"Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan. Ini penting mengingat mereka adalah salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global," pungkasnya. (OL-1)