Legislator Minta Pejabat Setop Salahkan Cuaca dalam Bencana Banjir

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri melayangkan peringatan keras kepada pejabat pemerintah terkait bencana banjir yang terus berulang di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa penyebab utama banjir bukanlah cuaca ekstrem, melainkan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia.

Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor tersebut, berbagai riset ilmiah menunjukkan bahwa faktor meteorologis seperti siklon tropis hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap terjadinya banjir besar. Sementara 80 persen sisanya dipicu oleh aktivitas manusia, mulai dari alih fungsi lahan, pembalakan liar, hingga tata ruang yang tidak terkendali.

“Kalau pejabat terus-menerus menyalahkan cuaca, maka kita tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal data ilmiah sudah lama menjelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah penyebab utama,” kata Rokhmin Dahuri dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12).

Baca juga : BMKG Pantau Ketat Potensi Cuaca Ekstrem, Forkompinda Gelar Apel Siaga Bencana

Legislator PDIP itu mengungkapkan bahwa kondisi hutan Indonesia kian mengkhawatirkan. Tutupan hutan di Sumatra disebut telah turun di bawah 25 persen, sementara di Pulau Jawa hanya tersisa sekitar 17 persen.

"Dengan deforestasi separah itu, kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah drastis, membuat wilayah padat penduduk semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan krisis air bersih," tegasnya.

Untuk menekan risiko bencana, Rokhmin mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera Melakukan rehabilitasi hutan secara masif, Memperketat pengawasan tata ruang, Menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, Merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) dan Membangun infrastruktur pengendali banjir berbasis ekologi.  

Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat. Indonesia, menurutnya, harus mencontoh negara-negara yang berhasil menekan risiko banjir melalui konsistensi pemulihan ruang hijau, pelestarian lahan kritis, dan pengembalian fungsi ekologis sungai.

“Bencana banjir tidak boleh dianggap sebagai kejadian musiman. Ini masalah tata kelola lingkungan. Kalau kita tidak berubah, intensitas dan kerugiannya akan terus meningkat,” ujarnya.  
Dengan pernyataan ini, Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI) berharap para pejabat segera mengubah pola pikir dan menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama kebijakan nasional.