Presiden Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Pemda harus Dukung

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 baru-baru ini. 

Baca juga : Pelaksanaan Pendidikan Tumpang Tindih antara Sekolah Umum, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda

Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah. 

Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya.

“Ini memang gratis dari sisi operasional sekolahnya. Namun ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.

Baca juga : Prabowo: Pendidikan Adalah Pondasi Utama bagi Kemajuan Bangsa

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan. Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi. 

“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.

Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.

Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelasnya. (E-3)