Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KOORDINATOR Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Pasalnya, upaya untuk membuat satu sistem pendidikan nasional sudah tidak dapat dilakukan karena adanya sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat, bahkan SMA Unggul Garuda.
“Adanya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memutuskan bahwa gratis untuk pendidikan dasar, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, ini mestinya difokuskan untuk bagaimana sekolah-sekolah swasta itu betul-betul gratis. Nah, itu yang mestinya ditindaklanjuti secara serius dari pemerintah pusat,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (12/6).
Lebih lanjut, Satriwan menekankan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah. Salah satunya aspek tata kelola anggaran, baik itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Nah, kita tahu di dalam UUD 1945 pasal 31, minimal anggaran APBN dan APBD itu 20% untuk pendidikan dan kita tahu untuk mencapai sekolah SD dan SMP gratis ini, berarti kan harus ada refocusing anggaran, penataan ulang anggaran pendidikan. Nah, bagaimana agar APBN kita itu yang 20% itu secara maksimal dapat dipakai untuk melaksanakan, mewujudkan keputusan MK, di sisi lain ada Sekolah Rakyat yang juga mengambil anggaran yang cukup besar juga,” kata Satriwan.
“Bahkan satu sekolah itu, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat itu, kalau tidak salah Rp150 miliar. Untuk anggaran laptopnya anak-anak di sekolah rakyat itu kalau tidak salah, Rp2,3 triliun kalau nggak salah. Ini kan anggaran yang sangat jumbo. Bahkan lebih besar anggaran untuk Sekolah Rakyat ketimbang dana BOS untuk masing-masing murid. Dana BOS untuk masing-masing murid misalnya di SD, baik itu negeri atau swasta itu sekitar Rp900 ribu, sangat kecil untuk satu murid per tahun,” sambungnya.
Satriwan berharap pemerintah pusat segera menata ulang prioritas APBN. Termasuk untuk menyerahkan tata kelola Sekolah Rakyat ke Kemendikdasmen atau bahkan tidak perlu menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Sebenarnya anak-anak yang miskin yang dari keluarga desil 1, desil 2 kategorinya, itu bisa diterima, diakomodir di sekolah dasar biasa. Karena juga ada jalur afirmasi kan yang notabene anak-anak tidak mampu. Nah, sekarang kan fokus pemerintah malah terpecah. Ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah umum,” kata dia.
Dia pun berharap dalam waktu dekat dapat disusun payung hukum untuk melaksanakan putusan MK oleh pemerintah. (H-4)
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk uji coba program sekolah swasta gratis. Pasalnya, ada sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025-2026 mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan 40 sekolah yang akan mengikuti program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru, berikut daftarnya
Mu'ti mengatakan usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR. Dia berharap dengan usulan penambahan anggaran itu, akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dari berbagai jenjang.
Program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved