Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berhasil meraih penghargaan bergengsi Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Tangsel dalam memastikan cakupan kesehatan universal yang merata bagi seluruh warganya.
Baca juga : Satu Dekade Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Optimis Lindungi 70 Juta Pekerja di Tahun 2026
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
"Penghargaan ini diharapkan dapat semakin mendorong Pemkot Tangsel untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warganya,” ujar Pilar di Tangsel,kemarin.
Pilar menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang telah diimplementasikan oleh Pemkot Tangsel, mulai dari peningkatan anggaran kesehatan, perluasan cakupan asuransi kesehatan daerah, hingga pengembangan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
Baca juga : BPJS Watch: UU Kesehatan Diskriminatif Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
"Prestasi Pemkot Tangsel ini menjadi teladan bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage yang merata dan berkeadilan," kata dia.
Ia menegaskan semua ini dilakukan agar layanan kesehatan bisa diakses oleh siapa saja, terutama kelompok rentan dan kurang mampu secara ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, mengutarakan penghargaan UHC ini juga merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat.
Baca juga : Perempuan Juga Harus Sadar Keamanan Finansial Rumah Tangga
“Kolaborasi ini turut mendukung terciptanya ekosistem kesehatan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dr. Allin.
Allin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan terus berinovasi dalam sektor kesehatan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian ini.
“Penghargaan ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan warga Tangsel,” tambahnya.
Baca juga : Kepesertaan JKN Capai 98,19 Persen dalam 10 Tahun, Indonesia Raih Predikat UHC
Penghargaan Universal Health Coverage yang diraih Pemkot Tangsel diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya mencapai cakupan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
Dengan berbagai program dan kebijakan yang sudah berjalan, Pemkot Tangsel optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui layanan kesehatan yang lebih baik.
Penghargaan ini juga menjadi kado istimewa bagi Pemkot Tangsel dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-79, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan warganya. (Z-8)
Saldo JHT merupakan dana simpanan yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Dana ini akan terus bertambah seiring waktu dan juga mendapatkan
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
BPJS Ketenagakerjaan perluas cakupan BPU melalui komunitas RT/RW dan rumah ibadah. Simak skema iuran hemat 50% sesuai PP Nomor 50 Tahun 2026.
Gubernur DKI Pramono Anung kerahkan 19 ekskavator tangani longsor Bantargebang. 4 orang tewas, korban PJLP dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan jenguk ojol korban kecelakaan di Bekasi. Biaya Rp442 juta ditanggung penuh tanpa plafon melalui JKK. Simak manfaat lengkapnya di sini.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved