Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berhasil meraih penghargaan bergengsi Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Tangsel dalam memastikan cakupan kesehatan universal yang merata bagi seluruh warganya.
Baca juga : Satu Dekade Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Optimis Lindungi 70 Juta Pekerja di Tahun 2026
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
"Penghargaan ini diharapkan dapat semakin mendorong Pemkot Tangsel untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warganya,” ujar Pilar di Tangsel,kemarin.
Pilar menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang telah diimplementasikan oleh Pemkot Tangsel, mulai dari peningkatan anggaran kesehatan, perluasan cakupan asuransi kesehatan daerah, hingga pengembangan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
Baca juga : BPJS Watch: UU Kesehatan Diskriminatif Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
"Prestasi Pemkot Tangsel ini menjadi teladan bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage yang merata dan berkeadilan," kata dia.
Ia menegaskan semua ini dilakukan agar layanan kesehatan bisa diakses oleh siapa saja, terutama kelompok rentan dan kurang mampu secara ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, mengutarakan penghargaan UHC ini juga merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat.
Baca juga : Perempuan Juga Harus Sadar Keamanan Finansial Rumah Tangga
“Kolaborasi ini turut mendukung terciptanya ekosistem kesehatan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dr. Allin.
Allin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan terus berinovasi dalam sektor kesehatan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian ini.
“Penghargaan ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kesehatan warga Tangsel,” tambahnya.
Baca juga : Kepesertaan JKN Capai 98,19 Persen dalam 10 Tahun, Indonesia Raih Predikat UHC
Penghargaan Universal Health Coverage yang diraih Pemkot Tangsel diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya mencapai cakupan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
Dengan berbagai program dan kebijakan yang sudah berjalan, Pemkot Tangsel optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui layanan kesehatan yang lebih baik.
Penghargaan ini juga menjadi kado istimewa bagi Pemkot Tangsel dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-79, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan warganya. (Z-8)
Program ini menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung mitra pengemudi sebagai wirausaha mandiri yang produktif sekaligus terlindungi jaminan sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan penyesuaian jam operasional kantor cabang di seluruh Indonesia sepanjang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Riau bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para Da’i.
BPJS Ketenagakerjaan melalui anak usahanya, PT Sinergi Investasi Properti (SIP), menjalin kerja sama strategis dengan PT Didaktika Mitra Solusi untuk membangun Labschool di kawasan Joglo.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Bareskrim Polri mempertegas langkah pengawasan sekaligus penanganan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak patuh menjalankan Program Jamsostek.
Upaya peningkatan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi fokus utama dalam sidang terbuka Ilmu Doktor yang disampaikan oleh Abdur Rahman Irsyadi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved