Kepesertaan JKN Capai 98,19 Persen dalam 10 Tahun, Indonesia Raih Predikat UHC

INDONESIA berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dari International Social Security Association (ISSA) pada perhelatan UHC Awards 2024. Hal itu diraih berkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,19% dari total penduduk Indonesia.

Angka itu melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024. Dalam perpres itu, target kepesertaan JKN pada 2024 sebanyak 98%.

Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 98% itu dicapai hanya dalam kurun satu dekade. 

Baca juga : UHC Tembus 100,32 Persen, Wali Kota Helldy Terima Penghargaan dari Menko PMK

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pencapaian ini sebagai prestasi yang membanggakan karena negara lain butuh waktu lebih lama untuk mencapai itu.

“Dibandingkan beberapa negara, seperti Jerman memerlukan waktu 127 tahun, Belgia 118 tahun, paling cepat Korea 12 tahun. Indonesia 10 tahun sudah bisa mencapai 98% lebih,” ujar Ghufron saat ditemui usai acara UHC Awards 2024 di Krakatau Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan oleh Presiden ISSA Mohammed Azman kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Bersamaan dengan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota, yang telah mencapai UHC di atas 95%.

Baca juga : Mulai 1 Agustus, Kepesertaan JKN Aktif Jadi Syarat Wajib Penerbitan SKCK

Menurut Ghufron, predikat UHC ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. 

“Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Ghufron menekankan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumiah peserta yang besar, tetapi juga bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Baca juga : KPK Klaim Bukti Fraud dan Klaim Fiktif BPJS Terang Benderang

Per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19% dari total penduduk Indonesia. 

Dalam periode yang sama, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). 

Baca juga : Rayakan HUT ke-56, Begini Catatan Satu Dekade BPJS Kesehatan Kelola JKN 

"Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," jelas Ghufron.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun. Angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada 2023 mencapai 98,62%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN,” terang Ghufron.

Ghufron juga mengatakan peningkatan jumiah peserta dan iuran juga membawa tantangan tersendiri. Pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

Menurutnya, ini adalah tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena di satu sisi semakin banyak masyarakat yang tertolong. Namun, di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

“Pemanfaatan layanan JKN juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan layanan. Angka ini melonjak menjadi 606,7 juta pemanfaatan pada 2023 atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan JKN," kata Ghufron.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebut pencapaian UHC tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah.

“Tiga puluh tiga provinsi dengan 452 kabupaten/kota penerima penghargaan hari ini telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk,” katanya.

Dalam arahannya, Ma’ruf mendorong perluasan jangkauan peserta hingga 100%. Selanjutnya, Wapres meminta untuk memperkuat pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi pencapaian program JKN-KIS. Ia mengakui problem yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah rentang wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan-kepulauan.

“Itu menyebabkan tingkat pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan utama kita. Jadi angka 98% lebih ini adalah suatu prestasi yang luar biasa,” ujarnya.

Apresiasi juga diungkapkan Presiden ISSA Mohammed Azman. “Pencapaian yang diraih selama 10 tahun ini rekor jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapainya dalam 12 tahun,” ujarnya.

“Di Indonesia pencapain 98% lebih adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Bukan mudah untuk mendapat pekerja atau rakyat, terutama informal sektor untuk mendaftar dan membayar iuran. Ini satu pencapaian yang luar biasa,” pungkasnya. (Z-1)