Timwas Haji DPR Soroti Kelemahan Kemenag dalam Negosiasi dengan Arab Saudi

TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengkritik Kementerian Agama (Kemenag) terkait kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang mengalami over capacity. Ketua Timwas sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), menilai situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.

"Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik," ujar Gus Muhaimin di Makkah, Kamis (19/6/2024).

Menurut Ketua Timwas Haji, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi di masa mendatang.

Baca juga : Kuota Tambahan Dibagi Dua untuk Haji Reguler dan Khusus

"Oleh karena itu ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto," tegasnya.

Gus Muhaimin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut serta dalam upaya negosiasi. Ia berharap Kemenlu dapat mendukung Kemenag sehingga posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas MCK yang memadai.

"Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini," tambahnya.

Baca juga : Kuota 1 Juta Jemaah Haji Dunia Diumumkan, DPR Segera Tetapkan Ongkos Haji

Dia juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

"Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining agar lokasi, kemudian fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan. Yang paling pokok keluhan tiap tahun adalah fasilitas toilet MCK yang tidak memadai," jelas Gus Muhaimin.

"Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina itu terutama, betul-betul tanggung jawab soal MCK itu. Ini tidak bisa dibiarkan," pungkasnya. (Z-6)