Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) drg Yuli Astuti Saripawan menjelaskan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak akan berpengaruh terhadap jumlah tempat tidur di rumah sakit. Menurutnya yang diintervensi dari sistem tersebut adalah kelas 3 yang melebihi dari kapasitas empat tempat tidur.
"Yang diintervensi sebenarnya kelas 3, kan maksimalnya adalah empat tempat tidur. Sehingga yang diintervensi sebenarnya adalah di kelas 3," kata Sari, Senin (3/6).
Ia menjelaska setelah dilakukan pendataan dan kajian terkait penyesuaian tempat tidur, ternyata tidak berpengaruh dari jumlah awal. Bahkan sebelumnya sudah dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit swasta maupun miliki pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta berbagai tipe rumah sakit.
Baca juga : Penerapan KRIS BPJS Kesehatan Bisa Berpengaruh Pada Investasi Rumah Sakit
"Dari kajian tersebut sampai saat ini tidak berpengaruh dari jumlah tempat tidur pada rumah sakit tersebut," ucapnya.
Saat ini sebagian rumah sakit dalam proses penerapan KRIS. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS. Sampai 30 April, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS.
Diketahui urgensi penerapan KRIS karena masih adanya perbedaan fasiitas kelas di setiap daerah. Ia mencontohkan rumah sakit di Indonesia bagian timur rawat inap kelas 3 berbeda dengan di Jakarta yang memiliki fasilitas lebih baik.
"Sehingga itu lah yang ingin kita standarkan agar pasien lebih nyaman dan menerima pelayanan lebih baik juga. Dengan 12 standar KRIS tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasien menerima pelayanan kesehatan," pungkasnya. (Iam/P-5)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Kemenkes memperketat penanganan AIDS, TBC, dan malaria di Papua Pegunungan. Enam daerah jadi fokus utama dengan strategi baru lintas sektor.
Kasus campak di Indonesia capai 10.301. Pakar sebut penurunan vaksinasi pascapandemi jadi penyebab utama meningkatnya kasus.
Kemenkes menyebut terdapat 3 penyakit yang banyak ditemukan pada pemudik lebaran 2026 yakni hipertensi (darah tinggi), cephalgia (nyeri kepala), dan gastritis (maag).
Kemenkes menyebut hingga pertengahan Maret 2026, tercatat 13.046 suspek dengan 10.301 kasus campak terkonfirmasi. Selain itu, ada 8 kematian akibat campak.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan obat herbal bisa mencegah atau mengobati penyakit Tuberkulosis (Tb).
Kemenkes menegaskan pengobatan Aktivis KontraS, Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras gratis di RSCM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved