Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) drg Yuli Astuti Saripawan menjelaskan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak akan berpengaruh terhadap jumlah tempat tidur di rumah sakit. Menurutnya yang diintervensi dari sistem tersebut adalah kelas 3 yang melebihi dari kapasitas empat tempat tidur.
"Yang diintervensi sebenarnya kelas 3, kan maksimalnya adalah empat tempat tidur. Sehingga yang diintervensi sebenarnya adalah di kelas 3," kata Sari, Senin (3/6).
Ia menjelaska setelah dilakukan pendataan dan kajian terkait penyesuaian tempat tidur, ternyata tidak berpengaruh dari jumlah awal. Bahkan sebelumnya sudah dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit swasta maupun miliki pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta berbagai tipe rumah sakit.
Baca juga : Penerapan KRIS BPJS Kesehatan Bisa Berpengaruh Pada Investasi Rumah Sakit
"Dari kajian tersebut sampai saat ini tidak berpengaruh dari jumlah tempat tidur pada rumah sakit tersebut," ucapnya.
Saat ini sebagian rumah sakit dalam proses penerapan KRIS. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS. Sampai 30 April, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS.
Diketahui urgensi penerapan KRIS karena masih adanya perbedaan fasiitas kelas di setiap daerah. Ia mencontohkan rumah sakit di Indonesia bagian timur rawat inap kelas 3 berbeda dengan di Jakarta yang memiliki fasilitas lebih baik.
"Sehingga itu lah yang ingin kita standarkan agar pasien lebih nyaman dan menerima pelayanan lebih baik juga. Dengan 12 standar KRIS tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasien menerima pelayanan kesehatan," pungkasnya. (Iam/P-5)
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan dan Badan Jaminan Jaminan Sosial (BPJS) pasien PBI
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved