Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menyetop praktik komersialisasi pendidikan. Penundaan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bukan solusi.
"Pembatalan atau penundaan kenaikan UKT dan IPI (iuran pengembangan institusi) belum menjawab persoalan komersialisasi pendidikan tinggi," kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina, Jumat (31/5).
Almas mengatakan pemerintah perlu melakukan pembenahan lebih sistematis. Caranya dengan kembali meluruskan peran dan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca juga : Polemik UKT, Pengamat: Pendidikan Jangan Dikelola dengan Mekanisme Pasar
"Dengan melihat tantangan hari ini, negara tidak cukup hadir secara signifikan dalam pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi," ujar dia.
Almas menyebut dukungan pemerintah bisa dibuktikan melalui dukungan anggaran. Dia merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Beleid itu memandatkan alokasi minimal 20 persen anggaran negara dan daerah untuk fungsi pendidikan.
"Sudah saatnya anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan pendidikan dasar hingga tinggi dengan rakyat sebagai penerima manfaat utamanya," tegas dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah memutuskan membatalkan kenaikan UKT pada PTN tahun ini. Kebijakan diambil usai kebijakan itu ramai diprotes.
"Sehingga kemungkinannya, ini menjadi kebijakan Kemendikbudristek, kemungkinan akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda. Tidak langsung," kata Jokowi, Senin, 27 Mei 2024. (Medcom/Z-6)
Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah.
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
KESEHATAN mental sering menjadi bahan seminar, tetapi jarang menjadi agenda nyata di ruang-ruang rapat sekolah.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Program Studi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berkolaborasi dengan Asia Fashion Show Indonesia 2025.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Professional development menjadi program unggulan dengan memberikan beragam workshop yang dibutuhkan guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved