Dampak Penyaluran BOSP 2024 Lebih Awal Buat Satuan Pendidikan Tidak Lagi Terbebani

KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk menyalurkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) lebih awal atau pada Januari 2024 mendapatkan apresiasi dari satuan pendidikan. Pihak sekolah merasa kebijakan tersebut lebih membantu sekolah dan dapat segera membuat program pembelajaran.

Kepala SD Negeri 257 Maluku Tengah, Heny Leiwakabessy menjelaskan bahwa penyaluran BOSP merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan. “Percepatan ini langkah luar biasa. Kami tidak pernah terbayangkan secapat ini anggaran (BOSP) yang kami dapatkan di satuan pendidikan. Kami juga kaget dan di Kecamatan Salahutu itu serentak disalurkan. Jadi kami bahkan lebih awal saat 19 Januari 2024,” ungkapnya dalam Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk Langkah Tepat Pemanfaatan BOSP Salur Tercepat, Kamis (15/2).

Lebih lanjut, Heny mengatakan bahwa kebijakan ini menunjukkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah kepada satuan pendidikan khususnya di daerah.

Baca juga :  Mendikbud: Keuangan Sekolah Lebih Stabil setelah Dana BOS dan BOP Ditransfer Langsung

“Kami tidak pernah terbayangkan secepat ini dan kami tidak lagi merasa terbebani karena sudah ada anggaran (di awal tahun) dan kami siap melakukan program kami,” lanjut Heny.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sabang, Azizah. Dia mengaku bahwa pihaknya sangat senang dan bahagia telah menerima penyaluran BOSP yang pada tahun ini menjadi yang tercepat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) juga kami bisa menyelesaikan semua persyaratan yang diwajibkan sehingga salur BOSP lebih cepat yaitu pada 15 Januari 2024. Sebelumnya kami tidak pernah menerima di awal tahun seperti ini dan itu menjadi beban untuk sekolah,” ujar Azizah.

Baca juga : Kemendagri, Kemendikbud Ristek dan Kemenkeu Bersinergi Dukung Peningkatan Efektivitas Dana BOP PAUD dan Kesetaraan

“Kami kepikiran bagaimana membiayai sekolah kita di tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini kami sangat bahagia bisa langsung melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud Ristek, Nandana Aditya Bhaswara menambahkan bahwa kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya kolaborasi lintas kementerian yaitu bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Megeri.

“Dari 2020 bersama dengan Kemenkeu dan Kemendagri kita ingin mempercepat penyaluran BOS ini. Karena ini menjadi salah satu instrumen pendanaan pertama untuk melakukan proses pembelajaran,” tegas Nandana.

Baca juga : Belanja APBD di Bawah 40%, Menkeu: Penyalurannya belum Melengkapi Syarat

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Kemendikbud Ristek bersama Kemenkeu dan Kemendagri antara lain menyalurkan ke rekening satuan pendidikan secara langsung, dan salah satu terobosan di tahun ini ialah desain pelaporan yang dilakukan di penyaluran tahap dua.

“Sehingga tentu ini tetap menjaga akuntabilitas tanpa mengganggu proses yang ada di mana harapannya tidak ada jeda sama sekali dalam penyaluran anggaran kepada satuan pendidikan. Kita tahu bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak berhenti tapi berjalan terus dan membutuhkan pendanaan. Jadi secara umum kami melakukan relaksasi penyaluran tanpa mengurangi akuntabilitas yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Dana Alokasi Khusus, Kemenkeu, Dony Suryatmo Priyandono mengatakan bahwa penyaluran lebih cepat ini dapat dilakukan karena Kemenkeu, Kemendikbud Ristek dan Kemendagri telah membedah regulasi dan infrastruktur yang ada.

Baca juga : Ubah Paradigma Calistung sebagai Kriteria Masuk SD

“Jangan sampai kita melanggar aturan dan ternyata ada klausul yang mendukung penyaluran lebih awal, di mana sisa dana tahun lalu bisa diperhitungkan tidak di tahap pertama tapi di tahap berikutnya. Itu dasarnya agar ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak ada permasalahan,” ujar Dony.

“Berikutnya kita bedah infrastrukturnya yaitu data rekening sekolah itu sudah terstandarisasi sesuai dengan aturan. Memang kolaborasi aturan dan infrastrukturnya mendukung untuk percepatan BOSP,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pada Januari 2024 lalu sebanyak 96% atau 419.218 satuan pendidikan telah menerima dana BOSP sebanyak Rp57 triliun. Penyaluran ini dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB sebanyak Rp52 triliun.

Baca juga : Upaya Atasi Perundungan, Program Roots Diikuti Ribuan Siswa

Secara rinci untuk SD disalurkan kepada 219.684 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran Rp22,7 triliun dan akan diberikan kepada 43 juta peserta didik. Untuk SMP dengan jumlah anggaran Rp11,6 triliun jumlah satuan pendidikan 41 ribu dan jumlah peserta didik 9,8 juta.

Sementara SMA Rp8,4 triliun dengan jumlah satuan pendidikan 13 ribu dan jumlah peserta didik 5,1 juta. Untuk SMK Rp8,4 triliun dengan jumlah satuan pendidikan 14 ribu dan jumlah peserta didik 5 juta. Terakhir adalah SLB sebanyak Rp706 miliar dengan jumlah satuan pendidikan 2.298 dan jumlah peserta didik 189 ribu. Kelompok kedua untuk BOP PAUD dianggarkan Rp3,9 triliun untuk 190.619 satuan pendidikan dan jumlah peserta didik 190.619.

Kelompok terakhir adalah BOP Kesetaraan sebanyak Rp1,5 triliun. Secara rinci untuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dianggarkan Rp1,4 triliun di 8.460 satuan pendidikan dan 827.200 peserta didik. Sementara itu, untuk SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dianggarkan Rp103 miliar di 455 satuan pendidikan dan 56.728 peserta didik. (H-1)