Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah, untuk membuat semacam rekayasa kedaruratan pada puncak haji di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina).
Pasalnya, tahun ini Jemaah Haji jumlahnya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, fasilitas di Armuzna memang ada peningkatan, tetapi belum terlalu cukup dengan jumlah jemaah yang lebih besar.
"Kalau tenda kita di Armuzna masih mengandalkan tenda yang lalu, saya yakin masih akan overload. Harus ada rekayasa kedaruratan, tadi saya belum mendengar dari pemaparan pak menteri," jelasnya.
Baca juga: Antisipasi Katering Terhenti, Jemaah Haji Inisiatif Beli Panci
"Saya minta Harus dirapatkan segera dan dibuatkan skenario kedaruratan, karena jemaah kita itu banyak yang lansia dan banyak yang butuh perhatian khusus. Saya yakin juga tenda-tenda kesehatan di Arafah tidak bisa memenuhi," ujar Marwan saat mengikuti Rapat Kerja antara Timwas Haji DPR dengan Kementerian Agama di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6).
Baca juga: Timwas DPR Beri Catatan Perbaikan Layanan untuk Jemaah Haji
Politikus F-PKB ini melanjutkan, bagaimana juga terkait rekayasa kedaruratan perjalanan dari Mina menuju Jamarat, memang pihak Kemenag telah menyediakan 40 mobil golf, tapi kalau supirnya orang Arab, pasti akan crowded, tidak akan bermanfaat mobil golf yang disediakan.
Baca juga: Jelang Closing Date Haji, 203.512 Jemaah Telah Tiba di Tanah Suci
"Oleh karena itu, kita berharap Gusmen kembali menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya. Adakan tenaga khusus dari kita yang memegang kendali supirnya, kalau tidak, besok tidak ada ada gunanya. Itu saya kira catatan yang kita harus buatkan, demi untuk keselamatan Jemaah," terangna.
"Karena kali ini luar biasa besarnya jumlah Jemaah dari berbagai penjuru dunia. Selama ini hanya 5 jutaan orang, tapi kali ini mungkin bisa 6 jutaan sampai 7 jutaan,"terang Legislator Dapil Sumut II ini. (RO/S-4)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa-siswi sekolah keagamaan. Sekolah Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha Karuna
Yaqut beriktikad baik memenuhi panggilan KPK untuk membantu menyelesaikan penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
Berdasarkan catatan SIMKAH Kemenag jumlah pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir:
PROGRAM Pembibitan Calon Dai Muda Tahun 2025 menyasar generasi muda usia maksimal 25 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia. Program Kementerian Agama (Kemenag) itu fokus untuk regenerasi
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved