Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah, untuk membuat semacam rekayasa kedaruratan pada puncak haji di Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina).
Pasalnya, tahun ini Jemaah Haji jumlahnya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terlebih, fasilitas di Armuzna memang ada peningkatan, tetapi belum terlalu cukup dengan jumlah jemaah yang lebih besar.
"Kalau tenda kita di Armuzna masih mengandalkan tenda yang lalu, saya yakin masih akan overload. Harus ada rekayasa kedaruratan, tadi saya belum mendengar dari pemaparan pak menteri," jelasnya.
Baca juga: Antisipasi Katering Terhenti, Jemaah Haji Inisiatif Beli Panci
"Saya minta Harus dirapatkan segera dan dibuatkan skenario kedaruratan, karena jemaah kita itu banyak yang lansia dan banyak yang butuh perhatian khusus. Saya yakin juga tenda-tenda kesehatan di Arafah tidak bisa memenuhi," ujar Marwan saat mengikuti Rapat Kerja antara Timwas Haji DPR dengan Kementerian Agama di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6).
Baca juga: Timwas DPR Beri Catatan Perbaikan Layanan untuk Jemaah Haji
Politikus F-PKB ini melanjutkan, bagaimana juga terkait rekayasa kedaruratan perjalanan dari Mina menuju Jamarat, memang pihak Kemenag telah menyediakan 40 mobil golf, tapi kalau supirnya orang Arab, pasti akan crowded, tidak akan bermanfaat mobil golf yang disediakan.
Baca juga: Jelang Closing Date Haji, 203.512 Jemaah Telah Tiba di Tanah Suci
"Oleh karena itu, kita berharap Gusmen kembali menunjukkan kemampuannya dan kehebatannya. Adakan tenaga khusus dari kita yang memegang kendali supirnya, kalau tidak, besok tidak ada ada gunanya. Itu saya kira catatan yang kita harus buatkan, demi untuk keselamatan Jemaah," terangna.
"Karena kali ini luar biasa besarnya jumlah Jemaah dari berbagai penjuru dunia. Selama ini hanya 5 jutaan orang, tapi kali ini mungkin bisa 6 jutaan sampai 7 jutaan,"terang Legislator Dapil Sumut II ini. (RO/S-4)
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Empat negara anggota MABIMS—Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia—berkumpul dalam forum ini untuk berbagi praktik baik.
Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.
Ajang tersebut akan diikuti 15 peserta dari 12 negara yang sebelumnya telah melalui tahapan seleksi hingga lolos ke babak grand final di Jakarta.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved