Pilkada lewat DPRD di Persimpangan Demokrasi

“DEMOKRASI bukan hanya sistem pemerintahan, tapi cermin dari keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara,” ujar Soekarno. 

Kutipan tersebut terasa kembali relevan ketika wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menguat dalam ruang politik nasional.

Wacana pilkada melalui DPRD bukan gagasan baru. Pada Juli 2025, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkannya dengan dalih menekan ongkos politik dan praktik uang dalam pilkada langsung.

Baca juga : PDIP Tegaskan Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Siap Berdiri Sendiri

Lalu, kembali menguat pada Desember 2025 ketika Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikannya secara terbuka di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyambutnya dengan sikap positif.

Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme ini, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menyalurkan harapan atas tata kelola daerah yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, ketika pilkada lewat DPRD diwacanakan, demokrasi seolah dihadapkan pada persimpangan.

Dalam berbagai pernyataan elite politik, pilkada langsung digambarkan sebagai sumber pemborosan anggaran dan konflik sosial. Narasi efisiensi kemudian menjadi justifikasi utama untuk mendorong pilkada melalui DPRD. 

Baca juga : Wacana Pilkada lewat DPRD, Akademisi: Dari Demokrasi Jadi Ajang Negosiasi

Wacana itu, jika dicermati, tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dibangun melalui strategi yang menekankan aspek teknis sambil mengaburkan dimensi partisipasi publik.

Narasi efisiensi

Efisiensi memang menjadi kata kunci yang berulang dalam perdebatan pilkada lewat DPRD. Anggaran besar, politik uang, dan polarisasi masyarakat menjadi indikator untuk menilai pilkada langsung sebagai mekanisme yang tidak lagi relevan. Namun, persoalan demokrasi tidak bisa direduksi semata menjadi soal biaya dan stabilitas.

Demokrasi sejatinya bukan hanya tentang memilih pemimpin secara cepat dan murah, melainkan tentang membangun relasi akuntabilitas antara pemimpin dan rakyat. 

Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, pertanggungjawaban politik berpotensi lebih kuat kepada elite partai ketimbang kepada masyarakat luas. Dalam kondisi ini, ruang partisipasi publik semakin terbatas.

Aktor dan Sistem

Di sisi lain, kritik terhadap pilkada langsung memang tidak sepenuhnya keliru. Praktik politik uang, lemahnya literasi politik, prosedural yang membutuhkan tenaga dan biaya, serta dominasi dalam pencalonan kepala daerah menunjukkan adanya masalah serius dalam pelaksanaan demokrasi. 

Namun, mengganti mekanisme pemilihan tanpa membenahi aktor dan budaya politik hanya memindahkan persoalan ruang publik ke ruang elite.

Partai politik sebagai pilar demokrasi justru seringkali belum menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik secara optimal. Akibatnya, baik Pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama rentan terhadap praktik transaksional jika aktor politik tidak dibenahi.

Partisipasi publik

Wacana pilkada lewat DPRD juga menyisakan pertanyaan besar mengenai posisi rakyat dalam demokrasi. Apakah rakyat masih dipandang sebagai subjek politik yang harus dilibatkan, atau sekadar objek dari keputusan aktor politik? 

Dalam demokrasi yang sehat, perubahan sistem seharusnya dibersamai dengan komunikasi yang transparan dan partisipatif. 

Tanpa ruang dialog yang terbuka, publik hanya akan menerima keputusan sebagai sesuatu yang final, bukan hasil dari musyawarah bersama. Padahal demokrasi tradisional membutuhkan kepercayaan publik agar berjalan secara berkelanjutan.

Pilkada melalui DPRD kini berada di persimpangan demokrasi. Ia bisa menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas demokrasi atau justru menjadi jalan pintas yang mengorbankan partisipasi rakyat. 

Pilihan ini tidak semata soal sistem, tetapi tentang komitmen untuk membangun politik yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pilkada, apa pun mekanismenya, seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat, bukan menjauhkannya. Demokrasi lokal yang kuat tidak lahir dari prosedur semata, melainkan dari aktor politik yang berintegritas dan warga yang terus terlibat secara kritis.