Pasca-OTT, Purbaya Ancam Sanksi Tegas Pegawai Pajak yang Menyimpang

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya. Penegasan ini disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Purbaya menekankan satu tindakan penyimpangan dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja ribuan pegawai pajak lainnya. Adapun sanksi yang diberikan mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian.

"Saya tidak ragu untuk menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sansi keras," ujarnya.

Baca juga : Purbaya Tegaskan Pendampingan Pegawai Pajak usai OTT KPK tanpa Intervensi Proses Hukum

Ini disampaikan menkeu dalam Pelantikan Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (22/1)

Menurutnya, sikap tegas ini bukan didorong oleh emosi, melainkan demi menjaga integritas negara. Ia mengingatkan sejumlah kasus penyimpangan pegawai pajak saat ini masih dalam proses penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari level bawah hingga kementerian.

Purbaya juga menekankan pentingnya peran atasan dalam melakukan pengawasan. Ia menegaskan bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran tidak bekerja sendiri, melainkan berada dalam sistem pengawasan berjenjang. 

Baca juga : Menkeu Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pegawai Pajak Usai OTT KPK, Rotasi hingga Dirumahkan Jadi Pertimbangan

Oleh karena itu, pimpinan harus memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak kecolongan terhadap praktik-praktik yang menyimpang.

Sebagai langkah strategis, Kementerian Keuangan akan melakukan rotasi dan mutasi hingga ke tingkat kantor wilayah. 

"Saya ingin mengambil langkah-langkah strategis sampai ke level kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai," kata Bendahara Negara. 

Dalam satu hingga dua bulan ke depan, Purbaya memastikan akan ada langkah pembenahan yang lebih luas. Kebijakan tersebut bukan semata-mata karena adanya indikasi penyelewengan, melainkan karena ditemukan pekerjaan yang tidak dijalankan sesuai ketentuan. Ia mengingatkan seluruh pegawai untuk bekerja secara profesional karena citra yang dipertaruhkan bukan individu, melainkan institusi pajak dan keuangan negara.

"Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, karena image-nya bukan saya, bukan Anda, tapi image pajak dan keuangan. Kita ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat," pungkasnya. 

Adapun pejabat baru di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara yang dilantik adalah Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, serta Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda di KPP Madya Jakarta Utara. (E-4)