Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung Baznas dalam menggali potensi zakat di tanah air.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga : Kepala Daerah Diminta Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
"Kita beruntung bahwa zakat sudah dikelola, sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2011, dan peraturan pemerintah tahun 2014. Namun, potensi zakat di Indonesia masih perlu digali lebih dalam," jelasnya.
Menteri Tito menambahkan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan optimal agar Baznas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah diambil Kemendagri untuk mendukung Baznas.
"Kemendagri saat ini telah memperkuat kelembagaan Baznas, yang kini hadir di 34 provinsi dan hampir 514 kabupaten/kota. Namun, kinerja masing-masing daerah masih bervariasi, tergantung pada teamwork di masing-masing daerah," ujarnya.
Baca juga : 70% Masyarakat Berzakat dari Kelas Menengah dan Milenial
Kemendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan laporan perkembangan Baznas setiap triwulan. Selain itu, untuk memperkuat kelembagaan, Kemendagri telah memperluas jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemanfaatan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang akan membantu dalam mendata jumlah umat Islam di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa.
"Data ini sangat penting untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran," imbuhnya.
Baca juga : Digitalisasi Mutlak Harus Dilakukan Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia
Tito juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kemendagri dan Baznas, serta berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan. "Terima kasih kepada Baznas yang telah berkolaborasi dalam program untuk daerah perbatasan, dan kami berharap program ini terus berjalan," tutupnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Baznas RI Noor Achma; Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta jajaran pimpinan Baznas.
Rakornas Baznas 2024 sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 25-27 September 2024, dihadiri oleh 1.200 peserta yang berasal dari Pimpinan Baznas se-Indonesia, dengan mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita. (Z-10)
Bantuan ini merupakan simbol solidaritas dan penguatan ukhuwah antarwilayah dalam membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah.
Baznas telah menyalurkan bantuan kemanusiaan sejak hari pertama bencana melanda Provinsi Aceh dan Sumatra.
Ketersediaan air bersih tidak hanya diperlukan untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjaga sanitasi lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, serta menunjang aktivitas harian.
Kantor Digital tidak hanya bermanfaat bagi para muzaki, tetapi juga bagi mustahik.
Dampak bencana di wilayah Sumatra bersifat luas dan membutuhkan penanganan jangka menengah hingga panjang.
Baznas memberikan program layanan kesehatan gratis bagi korban penyintas bencana banjir di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved