Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung Baznas dalam menggali potensi zakat di tanah air.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga : Kepala Daerah Diminta Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat
"Kita beruntung bahwa zakat sudah dikelola, sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2011, dan peraturan pemerintah tahun 2014. Namun, potensi zakat di Indonesia masih perlu digali lebih dalam," jelasnya.
Menteri Tito menambahkan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan optimal agar Baznas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah diambil Kemendagri untuk mendukung Baznas.
"Kemendagri saat ini telah memperkuat kelembagaan Baznas, yang kini hadir di 34 provinsi dan hampir 514 kabupaten/kota. Namun, kinerja masing-masing daerah masih bervariasi, tergantung pada teamwork di masing-masing daerah," ujarnya.
Baca juga : 70% Masyarakat Berzakat dari Kelas Menengah dan Milenial
Kemendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan laporan perkembangan Baznas setiap triwulan. Selain itu, untuk memperkuat kelembagaan, Kemendagri telah memperluas jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemanfaatan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang akan membantu dalam mendata jumlah umat Islam di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa.
"Data ini sangat penting untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran," imbuhnya.
Baca juga : Digitalisasi Mutlak Harus Dilakukan Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia
Tito juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kemendagri dan Baznas, serta berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan. "Terima kasih kepada Baznas yang telah berkolaborasi dalam program untuk daerah perbatasan, dan kami berharap program ini terus berjalan," tutupnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Baznas RI Noor Achma; Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta jajaran pimpinan Baznas.
Rakornas Baznas 2024 sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari 25-27 September 2024, dihadiri oleh 1.200 peserta yang berasal dari Pimpinan Baznas se-Indonesia, dengan mengusung tema Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita. (Z-10)
Baznas salurkan bantuan kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.
Ketua Baznas Noor Achmad melakukan kunjungan ke Merauke, Papua Selatan, kobarkan sinergi untuk sejahterakan umat.
Bersama dengan Satgas Garuda Merah Putih II, BAZNAS menyiapkan 80 ton bantuan pangan yang akan dikirim melalui jalur airdrop ke Gaza melalui Yordania dan Mesir.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menyiapkan 800 ton bantuan pangan untuk masyarakat Palestina. Sebanyak 80 ton bantuan pangan akan dikirimkan melalui jalur airdrop
Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan, regulasi ini bertujuan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pengurus profesional.
Basnaz RI menyelenggarakan Pelatihan Affiliate Marketing bagi warga Rumah Susun di Griya Tipar Cakung, Jakarta Timur.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved