Puan Maharani Peringatkan Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bersubsidi dan Kelangkaannya

Harga MinyaKita Naik, DPR Wanti-wanti Berdampak ke Komoditas Lain

KETUA DPR Puan Maharani memperingati dampak kenaikan harga minyak goreng bersubsidi MinyaKita serta kelangkaannya, berdampak ke komoditas lainnya. 

Baca juga : Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita

"Kalau tidak diatasi secepat mungkin, masalah minyak goreng ini bisa berdampak ke mana-mana. Biasanya kenaikan harga sebuah produk akan mempengaruhi harga komoditas lain. Lagi-lagi rakyat yang akan semakin terbebani, dan itu harus kita hindari,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Minggu (21/7).

DPR, kata Puan, telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk mengatasi kelangkaan MinyaKita di pasaran. Pengawasan distribusi minyak goreng murah tersebut juga harus diperketat.

Ketua DPP PDIP itu meminta ketegasan pemerintah untuk melancarkan alur distribusi. Sebab mahalnya harga MinyaKita hingga kelangkaan stok membuat pedagang memilih menjual minyak goreng nonsubsidi karena harganya tidak beda jauh.

Baca juga : Makin Banyak Pedagang Menjual Minyakita di Atas HET yang Ditetapkan

"Ini yang harus jadi catatan pemerintah karena selain adanya kenaikan harga sebelum pengumuman, kelangkaan minyak goreng subsidi juga terjadi di pasaran," ucap Puan.

Puan meminta anggota DPR turut memantau perkembangan minyak goreng bersubsidi dan komoditas masyarakat di pasaran. Sebab hasil pengawasan dewan akan menjadi evaluasi bersama pihak pemerintah.

“Manfaatkan masa reses ini dengan ikut turun ke pasar mengecek harga kebutuhan pokok di dapil masing-masing. Serap aspirasi dan harapan rakyat,” ujar Puan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter sudah berlaku. Payung hukum berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan tentang HET MinyaKita terbaru pun dikatakannya segera diundangkan pada pekan depan.

"Sudah berlaku harga Rp15.700 sudah, nanti memang resminya tentu ada permendag-nya," ujar Zulkifli usai meresmikan Porseni Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. (Z-3)