Mathla'ul Anwar Dukung Pemerintah Beri Izin Usaha Tambang kepada Ormas

PENGURUS Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) mendukung kebijakan pemerintah untuk memberi izin pengelolaan tambang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 sebagai perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, Mathla'ul Anwar siap mendukung dan pro aktif melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia terutama membantu pendidikan, dakwah dan sosial," ujar Ketua Umum PBMA KH Embay Mulya Syarif dalam keterangannya, Sabtu (9/6).

Menurutnya, Mathla'ul Anwar merupakan organisasi keagamaan tersebar ketiga di Indonesia. Sejak dibentuk pada 1916, organisasi tersebut ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia dan upaya meningkatkan sumber saya manusia. Lantas, Mathla'ul Anwar akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang positif dan berdampak pada kemaslahatan umat.

Baca juga : Bahlil: PBNU akan Kelola Tambang Batu Bara Eks Bakrie Grup

"Merespon pro kontra yang terjadi di masyarakat dengan suasana kebathinan yang mendalam kami berhusnuzon bahwa program pemerintah sesuai moto Mathla'ul Anwar 'Menata Umat Merekat Bangsa'," kata dia.

Baca juga : Beri IUP ke Ormas, Pemerintah Diminta Tegas dan Konsisten Lakukan Pengawasan

Hasil pertambangan tidak hanya diserahkan pada penerimaan negara, tapi juga organisasi keagamaan untuk mensejahterakan umat. Hal itu sesuai amanah UUD 44 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi 'bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

"Hal ini relevan jika wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) diberikan kepada organisasi keagamaan dan dikelola secara baik," imbuhnya.

Dia berharap pengelolaan tambang bisa memberi dampak positif bagi organisasi keagamaan dan juga masyarakat. Pengelolaan tambang juga tetap dijalankan secara profesionalis dan transparan. (Z-3)