Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizki menilai wacana penambahan kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah risiko fiskal. Pasalnya, kondisi ekonomi secara global saat ini tidak menentu dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan kenaikan suku bunga.
"Penambahan kementerian, akan menambah risiko fiskal atau fiscal cliff," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/5).
Menurutnya, penambahan kementerian sama saja menambah anggaran belanja negara. Sementara di sisi lain, penerimaan negara malah tidak stabil akibat tekanan ekonomi global saat ini.
Baca juga : PDIP dan Gerindra Debat soal Efektivitas Penambahan Menteri Prabowo
Untuk itu, sangatlah tidak efisien bila pemerintahan mendatang menaikan anggaran belanja tanpa memperhatikan penerimaan negara.
"Indonesia bisa memasuki jurang fiskal atau fiskal cliff, karena saat tekanan global ke arah uang ketat suku bunga tinggi, inflasi tinggi pangan dan energi, penerimaan negara juga tidak stabil. Sehingga jika belanja tidak dilakukan efisiensi, akan terjadi fiskal cliff," jelasnya.
Dia berharap pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan yang tepat dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan di masa mendatang. Ekonomi global yang belum stabil, serta potensi menambah buruknya situasi si kawasan juga harus diantisipasi.(Z-8)
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved