Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizki menilai wacana penambahan kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah risiko fiskal. Pasalnya, kondisi ekonomi secara global saat ini tidak menentu dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan kenaikan suku bunga.
"Penambahan kementerian, akan menambah risiko fiskal atau fiscal cliff," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/5).
Menurutnya, penambahan kementerian sama saja menambah anggaran belanja negara. Sementara di sisi lain, penerimaan negara malah tidak stabil akibat tekanan ekonomi global saat ini.
Baca juga : PDIP dan Gerindra Debat soal Efektivitas Penambahan Menteri Prabowo
Untuk itu, sangatlah tidak efisien bila pemerintahan mendatang menaikan anggaran belanja tanpa memperhatikan penerimaan negara.
"Indonesia bisa memasuki jurang fiskal atau fiskal cliff, karena saat tekanan global ke arah uang ketat suku bunga tinggi, inflasi tinggi pangan dan energi, penerimaan negara juga tidak stabil. Sehingga jika belanja tidak dilakukan efisiensi, akan terjadi fiskal cliff," jelasnya.
Dia berharap pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan yang tepat dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan di masa mendatang. Ekonomi global yang belum stabil, serta potensi menambah buruknya situasi si kawasan juga harus diantisipasi.(Z-8)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved