Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMAR Entrepreneur Indonesia (KEIND Indonesia) ikut hadir dalam Seminar Nasional bertajuk Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola & Pelayanan Ekspor Impor yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.
Dalam Seminar Nasional itu, delegasi KEIND Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua Umum KEIND Indonesia Afda Rizal Armashita dan sejumlah Pengurus Pusat KEIND Indonesia, diantaranya Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Nova Sumolang, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Susi Rai dan Direktur Eksekutif Popi Palichan.
“Kami dari KEIND Indonesia menyambut baik diadakannya Seminar Nasional oleh Mabes Polri ini, memang sektor Ekspor Impor menjadi wilayah yang butuh banyak perbaikan dari sisi tata kelolanya. Diharapkan dari Seminar Nasional ini dapat memunculkan terobosan-terobosan agar pengelolaan ekspor impor dapat lebih baik sebagai upaya membangun perekonomian nasional yang semakin kuat” kata Afda Rizal.
Baca juga : Kejagung Jamin Bongkar Semua yang Terlibat Kasus Korupsi MBZ
Seminar Nasional yang dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu digelar sebagai syarat meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia yang beberapa waktu lalu telah dipublish oleh salah satu lembaga survei Transparansi Internasional.
Kapolri mengatakan, terkait hasil IPK tersebut, Polri akan melakukan perbaikan. Dengan IPK yang semakin baik, ia berharap akan mempengaruhi citra positif Indonesia di dunia perdagangan internasional.
Baca juga : LP3HI Soroti Penanganan Dugaan Korupsi PLN Batubara oleh Kejati DKI
"Tentunya merespon baik terhadap hasil dari IPK tersebut dan kita semua seluruh kementerian lembaga termasuk Polri akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang ada, diantaranya ketidakdisiplinan dari oknum yang tentunya harus kita ingatkan dan kedisplinan dari pelaku usaha tentunya juga akan mendidik agar sistem yang ada di Indonesia itu betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi” ujar Kapolri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai upaya dari Polri tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, kata dia, diharapkan ada perbaikan dari tata kelola kegiatan ekspor-impor di Indonesia.
"Saya sangat menyambut gembira dan menyambut gembira dan menghargai upaya dari kepolisian RI dan dari Satgas untuk pencegahan korupsi kepolisian di dalam melakukan pembahasan secara lebih detail sistematis," ujar Sri Mulyani. (Z-5)
Tiongkok menjadi negara utama ekspor beberapa komoditas unggulan industri pengolahan seperti hasil olahan minyak kelapa sawit, hasil olahan nikel dan lainnya.
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved