Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN tindak pidana korupsi PLN Batubara (PLN BB) periode 2017-2020 yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI menuai respons dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Lembaga pengawasan, pengawalan dan penegakan hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho mengatakan, dengan melihat performa Kejaksaan Agung yang saat ini sedang bagus-bagusnya tentunya harus menjadi pelecut bagi pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengusut dugaan kasus korupsi PLN Batubara (PLN BB) periode 2017-2020.
Kurniawan menjelaskan, kejati DKI dengan bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti BPK RI, tentunya memiliki data yang cukup kuat dalam menangani kasus ini guna membuka tabir berapa dugaan kerugian negara yang dialami serta siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Baca juga: KPK Dalami Kebijakan Pengadaan LNG saat Dahlan Iskan Jadi Menteri
Oleh karenanya ia menambahkan dengan performa yang bagus oleh kejaksaan dan kompetensi para penyidik di kejaksaan maka kasus seperti seharusnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.
"Walau pun saat ini masih dalam tahap penyelidikan, namun dengan mendasarkan pada pengalaman kinerja Kejaksaan, seharusnya dalam jangka waktu tidak terlalu lama, katakanlah 1 bulan, bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan selanjutnya paling lama 3 bulan dapat menetapkan tersangka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hakim," ujarnya saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung RI (14/09).
Baca Juga: Soal Korupsi Tol Layang MBZ, Erick: Memang Banyak yang Korup di BUMN
Seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang dilakukan PLN batubara (PLN BB) periode 2017-2020 saat mengakuisisi tambang milik perusahaan swasta. (Z-7)
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved