Wapres Usulkan Zakat Sebagai Pengurang Pajak

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan adanya kebijakan yang menghitung zakat sebagai komponen pengurang pajak. Hal ini mendorong umat Islam menyetorkan zakatnya ke lembaga terkait pengembangan dana sosial syariah.

“Selama ini sudah ada, tapi persentasenya tidak terlalu besar,” katanya usai meresmikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh di Banda Aceh, Kamis (7/9).

Lebih lanjut Ma’ruf menyebutkan, dirinya berharap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini bisa diterapkan di Indonesia. Apalagi, tambahnya, kebijakan ini sudah diimplementasikan di negara tetangga. “Contohnya di Malaysia sudah ada kebijakan zakat sebagai pengurang pajak,” ungkapnya.

Baca juga : Ketua Baznas RI Gagas Pembentukan Asosiasi Zakat ASEAN

Selain itu, tambahnya, dirinya berharap ekonomi syariah bisa menjadi jawaban atas berbagai permasalahan riil yang dihadapi umat.

“Termasuk pemberantasan kemiskinan, tengkes atau stunting, maupun pemberdayaan UMKM,” jelasnya.

Baca juga : Zakat Penghasilan Karyawan Bio Farma 2022 Capai Rp1,2 Miliar

Bagi Ma’ruf, ekonomi syariah sebagai jawaban atas pembangunan ekonomi di dalam negara. Pasalnya, ekonomi syariah mensyaratkan adanya keadilan bagi para pelakunya.

Usai menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh, Ma’ruf melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya menuju Provinsi Sumatra Barat. Sekitar Pukul 15.05 WIB, Wapres lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Menurut rencana, keesokannya Ma’ruf bakal meresmikan Pembukaan Minangkabau Halal Festival di Universitas Negeri Padang, serta menghadiri World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023 High Level Dialogue yang diselenggarakan di Pangeran Beach Hotel Padang.

Turut mendampingi Ma’ruf dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (Z-4)