Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengklaim stok gas elpiji 3 kilogram dalam kondisi aman. Dalam inspeksinya ke pangkalan gas elpiji di daerah pemilihan Probolinggo, Jawa Timur, ia mendapati ketersediaan barang subsidi itu cukup banyak dan tidak ada kelangkaan.
“Kalau ada yang teriak kurang, saya minta Pemerintah Kabupaten gerak cepat karena saya lihat di pangkalan stok masih aman,” ujar Faisol melalui keterangan tertulis, Selasa (1/8).
Menurutnya, permasalahan bukan ada di ketersediaan, melainkan pada sisi distribusi. Oleh karena itu, distribusi harus betul-betul diawasi supaya tidak salah sasaran.
Baca juga: AAKI: Pertamina Sigap Amankan Pasokan Gas Melon di Berbagai Wilayah
“Yang terpenting adalah distribusinya. Jangan sampai LPG gas melon itu malah dikonsumsi restoran-restoran besar, tidak tepat itu,” ucap politikus PKB tersebut,
Faisol juga mengapresiasi pemda dan pihak Pertamina yang sudah melakukan inspeksi. Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pasokan aman.
Baca juga: HET Elpiji 3 Kg Rp16 Ribu, Pemda Imbau Warga Membeli di Pangkalan
“Memang harus seperti itu, pemda dan Pertamina gerak cepat untuk mengecek stok di lapangan, dan alhamdulillah stok aman,” ucap Faisol.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi, menyampaikan bahwa kuota LPG 3 Kg di 2023 harus di review kembali oleh Kementrian ESDM.
"Pertumbuhan ekonomi di level UMKM Skala Mikro sedang meningkat. Ini harus dijawab dengan pemenuhan kebutuhan alokasi dengan harga yang juga terjangkau bagi masyarakat kecil," ujarnya.
Menurutnya, perlu ada penambahan kuota alokasi yang disertai dengan penambahan kanal distribusi mulai dari agen dan pangkalan.
"Karena dengan semakin bertambah jumlah dan sebaran jalur distribusi tersebut disitu masyarakat semakin terlayani. Pemerintah bersama Pertamina juga semakin mudah melakukan pengawasan. Sekaligus paya menghimbau masyarakat Jawa Timur untuk membeli LPG di pangkalan resmi Pertamina terdekat," tutur Bambang. (Ant/Z-11)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved