Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
ANGGOTA DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream, untuk berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional. Pada 2022, PHE memberikan kontribusi sebesar 68% produksi minyak nasional dan 34% produksi gas nasional.
"Kita ketahui PT Pertamina Hulu Energi memiliki peran besar menjaga ketahanan energi nasional dan ini penting diketahui seluruh warga masyarakat Indonesia, kususnya Kabupaten Pacitan," kata pria yang akrab disapa Ibas itu, Kamis (1/6).
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu, selain untuk menjaga keberlanjutan bisnis, PHE juga melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru.
Baca juga: Safari Ramadan di Magetan, Ibas Ajak Masyarakat Guyub
"Dalam rangka mendukung Green Strategy Holding, PHE tentunya berupaya untuk melakukan berbagai macam program dekarbonisasi," imbuhnya.
Berdasarkan data Rencana Umur Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga 2050 saat energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional.
"Sejalan dengan hal tersebut, volume kebutuhan akan energi fosil pun akan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan strategi untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekpansi," jelasnya.
Baca juga: Gerakan Ekonomi Rakyat, Ibas Resmikan Bantuan Bedah Rumah di Pacitan
Lebih lanjut, kembali dia menambahkan keberlanjutan bisnis PHE, salah satunya melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Hal tersebut tercermin dari project gas yang telah onstream seperti Jambaran Tiung-Biru (JTB) di Jawa Timur dan temuan potensi cadangan gas melalui pengeboran sumur eksplorasi di beberapa wilayah Indonesia.
"PHE dalam kinerjanya pun memperhatikan lingkungan sekitar atau ramah lingkungan. Sekaligus sebagai energi transisi yang rendah emisi," ucapnya.
Seluruh strategi yang dijalankan memiliki kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit sehingga PHE perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk langkah-langkah investasi yang transparan agar kegiatan operasional bisa berjalan lancar untuk menjaga ketahanan energi nasional. (RO/Z-1)
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.
Penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved