Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH sebagai tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi sesuai standar layak huni.
Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang tempat tinggalnya kurang layak huni, artinya kebutuhan papan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.
Contohnya adalah beberapa warga di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang daerahnya jauh dari perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VII sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) turun membantu masyarakat melalui pengawalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Di tahun 2022 Ibas sendiri telah mengawal Program BSPS setidaknya untuk 3.000 rumah di dapilnya.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena tinggal di rumah layak huni mempengaruhi psikologis dan kesehatan rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas rumah tangga," ujar Ibas, Sabtu (21/1) dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Ibas: Momentum Pemilu 2024 untuk Kepentingan Bangsa
Ibas pun mengunjungi Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan untuk meninjau langsung program tersebut beberapa hari lalu.
“Katanya di sini masih banyak warga yang rumahnya perlu dibenahi. Memang Desa Ngunut, Kecamatan Bandar ini adalah daerah yang cukup jauh dari pusat Kota Pacitan," katanya.
"Saya mengerti bahwa masyarakat di kota perlu diperhatikan kesejahteraannya, namun masyarakat di gunung, di Bandar, harus lebih disentuh nggih, setuju?!” tanya Ibas yang langsung dijawab “setuju!!” oleh masyarakat yang datang.
“Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) atas segala doa, dukungan, dan penerimaan sederek sedoyo (saudara semua),” ucap Ibas
Setelah mengucapkan terima kasih, Ibas juga mengungkapkan bahwa tidaklah mudah baginya sebagai Anggota DPR RI untuk mewujudkan semua aspirasi masyarakat, namun ia akan terus mengawal aspirasi tersebut.
Menyadari bahwa aspirasi dan kondisi masyarakat di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar perlu diperhatikan, Ibas juga menambahkan, “Saya akan mengawal program-program yang ada di tingkat pusat untuk kita dorong agar pembangunan bedah rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS.
"Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga terus dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bandar, khususnya di Desa Ngunut,” katanya.
Selama proses realisasi pembangunan rumah masyarakat desa, Ibas tidak hanya mengawasi dari jauh proses pembangunan namun juga turut membantu dari pengecatan tembok hingga menyemen lantai tanah.
Dalam kegiatan peresmian program tersebut pun, Ibas juga membagikan sembako kepada warga.
“Saya berikan bantuan kepada masyarakat sekalian. Semoga jangan dilihat dari besar kecilnya isinya, namun dari kepedulian kami,” ucap pria bergelar doktor tersebut yang disambut oleh riuhan tepuk tangan masyarakat.
Atas kunjungan dan bantuan program yang dikawal Ibas ini, masyarakat Desa Ngunut berterima kasih dan merasa terbantu. Harapan serta doa juga dihaturkan oleh Kusnan selaku Kepala Desa Ngunut dalam pidatonya.
“Kami berharap program ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih banyak Mas Ibas,” ungkap Kusnan. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved