Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH sebagai tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi sesuai standar layak huni.
Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang tempat tinggalnya kurang layak huni, artinya kebutuhan papan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.
Contohnya adalah beberapa warga di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang daerahnya jauh dari perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VII sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) turun membantu masyarakat melalui pengawalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Di tahun 2022 Ibas sendiri telah mengawal Program BSPS setidaknya untuk 3.000 rumah di dapilnya.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena tinggal di rumah layak huni mempengaruhi psikologis dan kesehatan rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas rumah tangga," ujar Ibas, Sabtu (21/1) dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Ibas: Momentum Pemilu 2024 untuk Kepentingan Bangsa
Ibas pun mengunjungi Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan untuk meninjau langsung program tersebut beberapa hari lalu.
“Katanya di sini masih banyak warga yang rumahnya perlu dibenahi. Memang Desa Ngunut, Kecamatan Bandar ini adalah daerah yang cukup jauh dari pusat Kota Pacitan," katanya.
"Saya mengerti bahwa masyarakat di kota perlu diperhatikan kesejahteraannya, namun masyarakat di gunung, di Bandar, harus lebih disentuh nggih, setuju?!” tanya Ibas yang langsung dijawab “setuju!!” oleh masyarakat yang datang.
“Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) atas segala doa, dukungan, dan penerimaan sederek sedoyo (saudara semua),” ucap Ibas
Setelah mengucapkan terima kasih, Ibas juga mengungkapkan bahwa tidaklah mudah baginya sebagai Anggota DPR RI untuk mewujudkan semua aspirasi masyarakat, namun ia akan terus mengawal aspirasi tersebut.
Menyadari bahwa aspirasi dan kondisi masyarakat di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar perlu diperhatikan, Ibas juga menambahkan, “Saya akan mengawal program-program yang ada di tingkat pusat untuk kita dorong agar pembangunan bedah rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS.
"Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga terus dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bandar, khususnya di Desa Ngunut,” katanya.
Selama proses realisasi pembangunan rumah masyarakat desa, Ibas tidak hanya mengawasi dari jauh proses pembangunan namun juga turut membantu dari pengecatan tembok hingga menyemen lantai tanah.
Dalam kegiatan peresmian program tersebut pun, Ibas juga membagikan sembako kepada warga.
“Saya berikan bantuan kepada masyarakat sekalian. Semoga jangan dilihat dari besar kecilnya isinya, namun dari kepedulian kami,” ucap pria bergelar doktor tersebut yang disambut oleh riuhan tepuk tangan masyarakat.
Atas kunjungan dan bantuan program yang dikawal Ibas ini, masyarakat Desa Ngunut berterima kasih dan merasa terbantu. Harapan serta doa juga dihaturkan oleh Kusnan selaku Kepala Desa Ngunut dalam pidatonya.
“Kami berharap program ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih banyak Mas Ibas,” ungkap Kusnan. (RO/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved