Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Sudahi Paradoks Lembaga Pemasyarakatan

25/4/2016 03:00

KEBAKARAN di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Bandung, Sabtu (23/4), yang dipicu keributan narapidana, kian mengonfirmasi pendapat berbagai kalangan selama ini bahwa LP kita memang penuh paradoks. Tugas LP yang mestinya sebagai lembaga untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang konformis, malah bersalin rupa menjadi tempat penyemaian benih-benih kesesatan baru.

Filosofi sistem pemasyarakatan di Indonesia memandang terpidana hanyalah orang-orang yang tersesat dari masyarakat. Karena itu, menjadi tugas LP untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang baik.

Namun, praktiknya, filosofi itu amat jauh panggang dari api. Hampir seluruh LP di Indonesia memiliki sejumlah masalah klasik, mulai dari keuangan yang minim, overkapasitas, kekerasan antarnarapidana serta antara narapidana dan petugas, pelarian, kerusuhan, juga kematian di LP.

Masalah-masalah yang sudah menahun tersebut serupa labirin yang tidak jelas ujung pangkalnya sehingga tidak pernah tuntas diurai. Paradoks LP pun terus terjadi. Di satu sisi, LP diperlukan sebagai tempat pemidanaan dan membina mereka yang sesat. Namun, dalam pelaksanaannya, LP justru menjadi tempat pembelajaran menjadi pelaku kejahatan yang lebih ‘profesional’.

Tidak mengherankan kerap muncul olok-olok bahwa penjara tidak lebih dari sekolah tinggi ilmu kejahatan.

Karena itu, yang seharus¬nya segera diatasi ialah memutus mata rantai penyebab LP menjadi tempat persemaian kejahatan. Segala upaya mewujudkan hal itu harus menjadi prioritas yang bersifat amat segera, sembari mengurai persoalan overkapasitas LP.

Apalagi, dalam kurun 2 bulan terakhir sudah 2 kali terjadi insiden kebakaran di LP dengan pemicu yang hampir sama. Pada akhir Maret lalu, LP Bengkulu juga terbakar yang dipicu penolakan sejumlah narapidana atas rencana tes urine demi membersihkan penjara dari narkoba.

Begitu juga dengan kebakaran yang terjadi di LP Banceuy, Bandung, pada 23 April, yang dipicu oleh pemutasian terpidana narkoba ke sel khusus yang berujung pada aksi bunuh diri sang terpidana. Upaya pembersihan penjara dari bisnis narkoba memang patut diapresiasi. Namun, itu mesti dibarengi dengan kesiapan para aparatus penjara.

Kerapnya kerusuhan di LP, bahkan berujung pada pembakaran, misalnya, terjadi salah satunya karena minimnya penjaga. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana membuat pengawasan kurang maksimal.
Hal itu ditambah lagi dengan rasio di LP yang amat jomplang, yakni satu pegawai harus mengawasi 55 warga binaan, jelas tidak rasional. LP pun seperti menyimpan bom waktu dengan sumbu pendek sehingga setiap saat bisa saja timbul kejadian yang membahayakan.

Rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah pegawai LP hingga 19 ribu orang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Dengan catatan, proses rekrutmen pegawai harus benar-benar transparan dan akuntabel.

Selain itu, mengingat banyaknya kerusuhan dan pemberontakan napi yang dipicu kasus narkoba, sudah saatnya pula Kemenkum dan HAM berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tempatkan anggota BNN di setiap LP untuk memutus bisnis narkoba di penjara.

Langkah jangka pendek itu untuk sementara bisa mencegah meluasnya kerusuhan di penjara, sebelum revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Pemberian Remisi yang mengatur pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana kasus narkotika, terorisme, dan tindak pidana korupsi dilakukan.

Jangan terus dibiarkan LP memproduksi paradoks dan menjadi sumbu bagi tumbuhnya kejahatan baru.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik