Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat. Data menunjukkan tren negatif, yakni rupiah sempat menyentuh level Rp16.997 per dolar AS, sebuah titik yang menjadi rekor terendah dalam sejarah.
Pelemahan ini tercatat hampir 2% hanya dalam satu bulan, mengikuti tekanan yang sudah berlangsung sepanjang 2025 dengan penurunan sekitar 3,5%. Di pasar domestik, volatilitas rupiah juga jelas terlihat sepanjang 2025.
Pelemahan rupiah terjadi dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Kondisi tersebut dipicu aliran keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Menurut data Bank Indonesia (BI), selama 19 hari tahun 2026 ini, terjadi net outflow US$1,6 miliar.
Faktor domestik, yakni persepsi pasar terhadap kondisi fiskal, dan juga proses pencalonan Deputi Gubernur BI, turut andil membuat penunurunan nilai tukar rupiah berlanjut.
Defisit anggaran menjadi salah satu titik krusial. Ketika belanja negara membengkak, sementara penerimaan tidak tumbuh sepadan, pembiayaan utang menjadi jalan yang tak terelakkan.
Dalam situasi global yang ditandai suku bunga tinggi, ketergantungan pada pembiayaan utang, terutama yang berbasis valuta asing, akan meningkatkan kerentanan nilai tukar. Rupiah pun menjadi lebih mudah terombang-ambing oleh sentimen global.
Selain itu, konsistensi kebijakan makroekonomi juga patut mendapat sorotan. Pasar tidak hanya membaca angka, tetapi juga arah dan kredibilitas kebijakan. Ketika kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan selaras, atau ketika sinyal yang dikirim pemerintah berubah-ubah, kepercayaan investor dapat terkikis.
Dalam kondisi demikian, tekanan terhadap rupiah bisa datang bukan lantaran data ekonomi yang buruk, melainkan karena persepsi ketidakpastian.
Ditambah lagi soal isu independensi bank sentral yang tak bisa dipandang remeh. Bank sentral yang dipersepsikan tidak sepenuhnya independen akan kesulitan menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Ramainya pemberitaan proses pencalonan Deputi Gubernur BI yang menjadikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai kandidat juga memengaruhi tertekannya nilai tukar rupiah.
Pasar membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan suku bunga, intervensi pasar, dan pengelolaan likuiditas semata-mata didasarkan pada stabilitas ekonomi, bukan pada kepentingan jangka pendek. Sekecil apa pun keraguan terhadap independensi ini, dampaknya bisa tecermin langsung pada pelemahan nilai tukar.
Pemerintah dan bank sentral tidak boleh menutup mata terhadap faktor-faktor domestik yang turut menentukan daya tahan rupiah itu. Dalam situasi global yang rapuh, fondasi ekonomi dalam negeri justru menjadi penentu utama apakah tekanan eksternal akan berdampak sementara atau berkembang menjadi risiko yang lebih serius.
Sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial agar respons terhadap tekanan eksternal tidak saling meniadakan. Langkah-langkah stimulus yang terlalu agresif, tanpa mempertimbangkan stabilitas nilai tukar dan inflasi, justru berpotensi memperbesar volatilitas. Stabilitas makro bukan sekadar jargon, melainkan prasyarat bagi kepercayaan pasar.
Tak kalah penting, isu independensi bank sentral harus dijaga secara konsisten, tidak hanya pada teks regulasi, tetapi juga dalam praktik dan persepsi publik. Bank sentral yang dipersepsikan berada di bawah tekanan kepentingan jangka pendek, terutama kepentingan fiskal, akan kehilangan kredibilitas. Padahal, kepercayaan terhadap otoritas moneter merupakan salah satu benteng utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah guncangan global.
Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan reaksi defensif. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menunjukkan kewaspadaan, koordinasi yang solid, serta komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang sehat. Mengabaikan faktor internal sama artinya dengan membiarkan risiko menumpuk di bawah permukaan.
Stabilitas rupiah bukan tujuan semata, melainkan cerminan dari kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Di tengah dunia yang kian tidak pasti, kewaspadaan dan konsistensi kebijakan adalah harga yang tak bisa ditawar.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved