Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN Purbaya Yudhi Sadewa yang diangkat menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 langsung memberi warna baru pada kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Gaya komunikasi mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu lugas, blak-blakan, tidak seperti tipikal pejabat pada umumnya. Dengan gayanya, Purbaya dinilai tidak sekadar menjalankan kebijakan, tetapi juga mencoba menata ulang arah tata kelola keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan terukur. Gaya kepemimpinan Purbaya mampu menebarkan optimisme perekonomian.
Seperti gaya bicaranya, kebijakannya juga senada, yakni lugas dan menusuk. Dia membuat banyak perubahan kebijakan secara drastis yang disukai publik karena spirit keberpihakan kepada kepentingan masyakatnya tinggi. Alhasil, belum genap dua bulan menjabat menkeu, Purbaya mampu mengembalikan sentimen publik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.
Itu terbukti dari data indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah (IKKP) rilisan LPS yang menguat ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya. Selain itu, daya beli masyarakat juga menunjukkan tanda pemulihan positif, dengan indeks keyakinan konsumen naik dari level 90 menjadi 96, mendekati ambang normal pada posisi 100.
Peningkatan sentimen publik sejak Purbaya menjadi menkeu menunjukkan bahwa sesungguhnya publik mulai bosan dengan pejabat yang menampilkan gaya manis dan tutur kata lembut, tetapi menyembunyikan sesuatu di balik manisnya senyum dan tutur kata tersebut.
Publik saat ini lebih memilih menerima bitter truth atau kebenaran meski terasa menyakitkan ketimbang comforting lies alias kebohongan yang dimanis-maniskan untuk menutupi kondisi sebenarnya. Masyarakat kiranya lebih membutuhkan pejabat bergaya koboi seperti Purbaya daripada pejabat yang terlalu berhati-hati karena takut salah atau lantaran sedang menutupi kebohongan.
Sebagai contoh, lewat Purbaya publik bisa mengetahui ada dana pemerintah mengendap sebesar Rp485,6 triliun di Bank Indonesia, yang Rp200 triliun di antaranya kini sudah digerojokkan ke perbankan. Pun, lewat Purbaya pula ratusan triliun dana pemda yang mengendap di perbankan terkuak.
Yang terbaru, sekaligus terpanas, tentu soal kereta cepat Whoosh. Isu ini makin panas lantaran Purbaya menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Kini, KPK juga bakal menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan Whoosh.
Namun, gaya komunikasi Purbaya yang terang-terangan itu juga membuat ada pejabat yang tersengat dan gerah. Contohnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Setelah mengecek dan menyinkronkan datanya ke Kementerian Dalam Negeri, Dedi kini memerintahkan jajarannya membuat laporan keuangan setiap hari. Merepotkan, memang, tapi demi transparansi hal itu tidak mengapa dilakukan.
Di samping itu, gaya komunikasi Purbaya juga berpotensi memicu gesekan-gesekan dengan pejabat lain, termasuk di jajaran kabinet. Sejumlah kritik pun dilontarkan kepadanya, termasuk dari Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan yang rekam jejak komunikasinya juga kontroversial. Hasan adalah sosok yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo untuk dimasak saja.
Intinya, selain banyak yang menunggu-nunggu ujaran-ujaran tajam Purbaya, banyak pula yang menginginkan Purbaya bungkam. Sebagian dari mereka khawatir gaya dan lontaran blak-blakan Purbaya lama-lama menjadi tidak produktif dan bisa menjadi bumerang terhadapnya jika tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, Purbaya harus mampu menunjukkan bahwa gaya bicara dan kebijakannya inline
dengan realisasi dan peningkatan ekonomi. Publik tetap mendukung Purbaya selama pesan yang disampaikannya tetap transparan, berbasiskan data yang kuat, dan sesuai etika. Publik akan tetap menanti sengatan-sengatan selanjutnya darinya.
Namun, ingat, ada janji yang terkandung dalam setiap sengatan Purbaya. Pada saatnya nanti, rakyat juga pasti akan menagih realisasi dari janji-janji tersebut.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved