Menanti Perang Purbaya Vs Mafia

PERANG besar melawan mafia dan antek-anteknya sudah di depan mata. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan sinyal tersebut ke masyarakat. Ia bersama perangkat hukum bakal menyapu bersih pelaku sindikat kejahatan dalam waktu dekat.

Purbaya mengaku sudah mengantongi identitas para pelaku jaringan gelap. Mereka itulah yang telah lama menggerogoti negara melalui kasus penyelundupan tekstil, baja, dan sederet komoditas lain. Bagaimana praktik culas kelompok tersebut juga sudah dipetakan oleh Purbaya.

Para penjahat itu mengeruk keuntungan lewat praktik under invoicing, sengaja memanipulasi dan menurunkan nilai barang impor dari harga asli. Setelah modus diketahui dan nama sudah dipegang, sang Menkeu tinggal selangkah lagi menyapu bersih praktik mafia impor.

Bagi masyarakat yang sehari-hari bergulat dengan mahalnya harga kebutuhan dan ketimpangan hukum, ucapan Purbaya akan dimaknai sebagai oase keadilan. Muncul harapan akan kondisi yang lebih baik manakala mafia impor dan seluruh jaringannya dijebloskan ke jeruji besi.

Mafia, di mata publik, adalah puncak kejahatan manusia. Mereka menyengsarakan masyarakat luas demi mengenyangkan perut sendiri serta lingkaran gelapnya. Oleh karena itu, sinyal dari Purbaya yang akan menggelar perang total melawan mafia impor patut diapresiasi.

Namun, di saat yang bersamaan, kita juga perlu mengingatkan Purbaya agar pernyataannya tersebut benar-benar bisa dieksekusi. Jangan sampai ucapannya hanya berupa angin surga, sebuah janji manis yang indah didengar tapi tidak pernah terwujud.

Masyarakat pernah dibuai dengan kehadiran satgas mafia bola, satgas mafia tanah, satgas mafia pajak, dan satgas-satgas lainnya dalam melawan mafia. Seperti biasa, terdengar indah di awal pembentukan, tetapi lama-kelamaan publik lupa bahwa mereka pernah ada, apalagi bekerja.

Karena itu, ketika Purbaya mengatakan akan memproses mafia kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang-barang lainnya, publik berharap ada kejelasan, ada kepastian. Ini sangat penting agar bangunan kasusnya menjadi terang benderang.

Harus jelas siapa yang dimaksud sebagai mafia, sejauh mana jaringan mereka bekerja, dan bagaimana negara akan menindak mereka tanpa pandang bulu. Tanpa itu, tudingan terhadap mafia hanya menjadi cerita samar yang mudah digoreng untuk kepentingan politik dan pencitraan.

Mesti diingat bahwa para pelaku yang bermain di balik praktik under invoicing biasanya berkolusi antara importir, broker, dan oknum pejabat di pelabuhan maupun bea cukai. Mafia tidak mungkin bertahan tanpa perlindungan birokrasi atau penegak hukum.

Harus dipastikan pula sampai berapa lama penindakan dilakukan dan apa indikatornya bahwa mafia impor sudah disapu bersih. Tanpa batas waktu dan indikator yang jelas, perang terhadap mafia malah akan berubah menjadi opera sabun.

Lebih dari itu, dengan adanya kejelasan dan kepastian, masyarakat bisa dilibatkan dan bukan hanya jadi penonton yang menyaksikan dari kejauhan. Berbekal kejelasan dan kepastian, publik berpeluang untuk mengawasi, mengkritisi, bahkan mengawal jalannya perang melawan mafia.

Tanpa kedua aspek itu, rasanya kita berhak membuka ruang untuk bercuriga terhadap pejabat yang senang memberi kode-kode. Kesannya ingin menghadirkan sensasi di masyarakat. Padahal, yang bersangkutan bisa saja langsung sat-set menangkap mafia dan bekerja di dalam senyap.

Jangan biarkan masyarakat diombang-ambing dalam rasa penasaran dan harapan. Yang mereka butuhkan ialah tindakan nyata, bukan sekadar bocoran. Bocoran justru akan membahayakan operasi penangkapan. Mafia yang diincar bisa saja menghapus jejak dan barang bukti.

Ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kesempatan untuk menegakkan hukum, melainkan juga momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat kembali menjalani realitas pahit, hidup dalam impitan ekonomi dan ketidakadilan hukum yang tanpa ujung. Buktikan bahwa itu sudah berubah.